Pembentukan Organisasi Asean
Pembentukan Organisasi Asean
Keikutsertaan Indonesia dalam Berbagai Organisasi Internasional
Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau dikenal dengan nama ASEAN. ASEAN merupakan organisasi regional yang dibentuk atas prakarsa lima menteri luar negeri negaranegara di kawasan Asia Tenggara. Kelima menteri luar negeri tersebut adalah Narsisco Ramos dari Filipina, Adam Malik dari Indonesia, Thanat Khoman dari Thailand, Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan S. Rajaratnam dari Singapura. Penandatanganan naskah pembentukan ASEAN dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok sehingga naskah pembentukan ASEAN itu disebut Deklarasi Bangkok. Syarat menjadi anggota adalah dapat menyetujui dasar dan tujuan pembentukan ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi ASEAN. Keanggotaan ASEAN bertambah seiring dengan banyaknya negara yang merdeka. Brunei Darussalam secara resmi diterima menjadi anggota ASEAN yang keenam pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam diterima menjadi anggota ASEAN ketujuh pada tanggal 28 Juli 1995. Sementara itu, Laos dan Myanmar bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997 dan menjadi anggota kedelapan dan kesembilan. Kampuchea menjadi anggota ASEAN yang kesepuluh pada tanggal 30 April 1999.
ASEAN mempunyai tujuan utama, antara lain:
- meletakkan dasar yang kukuh bagi usaha bersama secara regional dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan;
- meletakkan landasan bagi terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera dan damai di kawasan Asia Tenggara;
- memberi sumbangan ke arah kemajuan dan kesejahteraan dunia;
- memajukan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan, hukum, serta prinsip-prinsip Piagam PBB;
- memajukan kerja sama aktif dan tukar-menukar bantuan untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi;
- memajukan pelajaran-pelajaran (studies) tentang Asia Tenggara;
- memajukan kerja sama yang erat dan bermanfaat, di tengah-tengah organisasi-organisasi regional dan internasional lainnya dengan maksud dan tujuan yang sama dan menjajaki semua bidang untuk kerja sama yang lebih erat di antara anggota.
Dasar kerja sama ASEAN adalah:
- saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, integritas teritorial, dan identitas semua bangsa;
- mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari ikut campur tangan, subversi, dan konversi dari luar;
- tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing;
- menyelesaikan pertengkaran dan persengketaan secara damai;
- tidak menggunakan ancaman dan penggunaan kekuatan;
- menjalankan kerja sama secara efektif.
Keikutsertaan Indonesia dalam Berbagai Organisasi Internasional
Pemerintahan
Indonesia masa Orde Baru juga aktif dalam beberapa lembaga internasional,
seperti berikut ini.
1. Inter-Govermental Group On Indonesia (IGGI)
Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) adalah kelompok Internasional yang didirikan pada tahun 1967. Tujuannya, memberi bantuan kredit jangka
panjang dengan bunga ringan kepada Indonesia untuk biaya pembangunan. Anggota
IGGI terdiri atas dua kelompok.
- Negara-negara kreditor, seperti Inggris, Prancis, Belgia, Italia, Swiss, Jepang, Belanda, Jerman Barat, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Kanada.
- Badan keuangan dunia baik internasional maupun regional, seperti Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank), Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund), dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE).
Ketua IGGI dijabat oleh Menteri
Kerja Sama Pembangunan Kerajaan Belanda. Bantuan IGGI kepada Indonesia, antara
lain berbentuk:
- bantuan proyek,
- bantuan program,
- bantuan pangan,
- bantuan teknik,
- devisa kredit (devisa yang diperoleh dari pinjaman), dan
- grant (sumbangan atau hadiah).
Bantuan
yang berbentuk pinjaman (devisa kredit) bersyarat lunak dengan bunga berkisar
0–3% setahun dengan jangka waktu angsuran berkisar 7–10 tahun.
Bantuan
dari IGGI yang digunakan untuk pembangunan proyek-proyek produktif dan
kesejahteraan sosial itu, antara lain sebagai berikut.
- Bantuan teknik, umumnya tidak diterima dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk bantuan tenaga ahli, peralatan laboratorium, dan penelitian.
- Grant digunakan untuk biaya berbagai macam keperluan pembangunan, misalnya untuk membeli kapal angkutan laut.
- Devisa kredit dan bantuan pangan digunakan untuk biaya impor barang modal, bahan baku, dan bahan makanan.
- Bantuan proyek digunakan untuk biaya pembangunan proyek listrik, pembangunan telekomunikasi, pengairan, pendidikan, kesehatan (program KB), dan prasarana lainnya.
- Bantuan program digunakan untuk biaya penyusunan program pembangunan.
2. Consultative Group on Indonesia (CGI)
CGI adalah kelanjutan/ penyempurnaan dari IGGI
yang berpusat di Den Haag, Belanda dan dibentuk pada tahun 1967. CGI mengadakan sidang pertama kali di Paris, Prancis tanggal 16 Juli
1992. Sidang dihadiri oleh 18 negara dan 10 lembaga internasional yang dipimpin
oleh Bank Dunia. Anggota CGI terdiri atas negara-negara bekas anggota IGGI
(kecuali Belanda) dan lembaga-lembaga internasional.
Negara anggota CGI itu, antara lain:
a)Jepang, j)
Austria,
b) Korea Selatan, k) Kanada,
c) Amerika Serikat, l) Italia,
d) Prancis, m) Spanyol,
e) Jerman, n) Finlandia,
f) Inggris, o) Swedia,
g) Swiss, p) Norwegia, dan
h) Belgia, q) Selandia Baru.
i ) Denmark,
Lembaga
internasional yang ikut dalam CGI, antara lain:
a) World Bank,
j) UNESCO,
b) ADB, k) UNHCR,
c) UNDP, l) IAEA,
d) WFP, m) Mordic Invesment Bank,
e) UNFPA, n) IFAD,
f) WHO, o) IDB,
g) FAO, p) UNICEF,
h) UNIDO, q) Kuwait Fund, dan
i) ILO, r) Saudi Fund.
3. OPEC (Organization of Petroleum Exporting
Coutries)
OPEC adalah organisasi antar
pemerintah, berdiri pada 1960 yang dipicu oleh keputusan sepihak dari
perusahaan minyak multinasional (The Seven Sisters) pada tahun 1959 atau 1960
yang menguasai industri minyak dan menetapkan harga di pasar internasional. Adapun negara anggotanya yaitu Saudi Arabia,
Iran, Irak, Venezuella, Aljazair, Nigeria, Kuwait, Qatar, UAE, Libya dan
Indonesia. Equadir dan Gabon juga sebelumnya menjadi anggota namun keluar pada
tahun 1992 dan 1994.
Tujuan OPEC yaitu,
(1) Memenuhi kebutuhan minyak dunia dengan saling menguntungkan
(2) Mengatur pemasaran minyak agar sesama anggota tidak terjadi perang
harga
(3) Menciptakan stabilitas harga minyak dunia.
Status Keanggotaan Indonesia
Indonesia menjadi anggota OPEC pada tahun 1962 dan ikut berperan aktif
dalam penentuan arah dan kebijakan OPEC khususnya menstabilisasi
harga dan produksi minyak di pasar internasional. Pentingnya peran Indonesia di
OPEC telah membawa Indonesia pernah ditunjuk sebagai sekjen OPEC serta presiden
Konferensi OPEC. Tahun 2004, menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Indonesia terpilih menjadi Presiden dan Sekjen sementara OPEC.
4. Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)
APEC
merupakan forum kerja sama ekonomi negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik.
APEC terbentuk pada bulan Desember 1989 di Canberra, Australia. Gagasan APEC
muncul dari Robert Hawke, Perdana Menteri Australia saat itu.
Latar
belakang terbentuknya APEC adalah perkembangan situasi politik dan ekonomi
dunia pada waktu itu yang berubah dengan cepat. Hal ini diikuti dengan
kekhawatiran gagalnya perundingan Putaran Uruguay (masalah perdagangan bebas).
Apabila perdagangan bebas gagal disepakati, diduga akan memicu sikap proteksi
dari negara-negara
maju. Indonesia, sebagai anggota APEC, mempunyai peranan yang cukup penting.
Dalam pertemuan di Seattle, Amerika Serikat (1993), Indonesia ditunjuk sebagai
Ketua APEC untuk periode 1994–1995. Sebagai Ketua APEC, Indonesia berhasil
menyelenggarakan pertemuan APEC di Bogor pada tanggal 14–15 November 1994 yang
dihadiri oleh 18 kepala negara dan kepala pemerintahan negara anggota. Sidang
APEC di Tokyo tahun 1995, memutuskan bahwa era perdagangan bebas akan mulai
diberlakukan tahun 2003 bagi negara maju dan 2010 bagi negara berkembang.
5. OKI (Organisasi Konferensi Islam)
OKI adalah organisasi negara-negara Islam &
negara-negara dengan penduduk yang mayoritas Islam. Pada tanggal 21 Agustus
1969, Israel membakar Masjid Al Aqsa.Hal ini menimbulkan reaksi dari pemimpin
arab khususnya Raja Hasan II dari Maroko yang menyerukan para pemimpin negara
arab & umat islam bersama-sama untuk menuntut Israel agar bertanggung
jawab. Hal ini langsung mendapat sambutan dari Raja Faisal dari Arab Saudi & Liga Arab. Sehingga diadakan
pertemuan pada tanggal 22 sampai dengan 26 Agustus oleh para duta besar &
menteri luar negeri Liga Arab memutuskan:
- Tindakan pembakaran Masjid Al Aqsa oleh Israel merupakan kejahatan yang tidak bisa diterima.
- Tindakan Israel merongrong kesucian umat Islam dan Nasrani dan mengecam keamanan Arab.
- Mendesak agar segera dilakukan KTT ( konsferensi Tingkat Tinggi ) negara-negara Islam.
- Mengutuk pembakaran Masjid Al Aqsa oleh Israel.
- Menuntut pengembalian kota Yerussalem
- Menuntut Israel agar menarik pasukannya yang berada di seluruh wilayah Arab
- Menetapkan pertemuan menteri luar negeri yang berlangsung di Jeddah Arab Saudi, Maret 1970.
Beberapa alasan masuknya
Indonesia di dalam OKI, antara lain:
- Secara obyektif, Indonesia ingin mendapatkan hasil yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia.
- Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam meskipun secara konstitusional tidak merupakan negara Islam.
- Dari segi jumlah penduduk yang beragama Islam, maka jumlahnya merupakan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia.
- Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif sehingga dapat diterapkan dalam organisasi-organisasi internasional termasuk OKI sejauh tidak menyimpang dari kepentingan nasional Indonesia. Terdapat kesamaan pandangan antara OKI dan Indonesia, yaitu sama-sama memperjuangkan perdamaian dunia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, disamping kepentingan dalam bidang perekonomian dan perdagangan.
Dilihat dari beberapa alasan masuknya Indonesia ke
dalam tubuh OKI pastinya memiliki kepentingan, diantaranya:
- Menyangkut masalah politis dimana Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berpijak pada politik luar negeri yang bebas dan aktif.
- Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ikut menggalang solidaritas Islamiyah.
- Menarik manfaat bagi kepentingan pembangunan Indonesia, khususnya dalam kerjasama ekonomi dan perdagangan di antara negara-negara anggota OKI.
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER