Perkembangan Masyarakat Indonesia Pada Masa Reformasi
Kondisi Ekonomi dan Politik Sebelum Reformasi
Reformasi merupakan perubahan yang radikal dan menyeluruh untuk perbaikan. Perubahan yang mendasar atas paradigma baru atau kerangka berpikir baru yang dijiwai oleh suatu pandangan keterbukaan dan transparansi merupakan tuntutan dalam era reformasi.
Reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional dalam berbagai bidang kehidupan. Ketika terjadi krisis ekonomi, politik, hukum dan krisis kepercayan, maka seluruh rakyat mendukung adanya reformasi dan menghendaki adanya pergantian pemimpin yang diharapkan dapat membawa perubahan Indonesia di segala bidang ke arah yang lebih baik.
Perkembangan Politik Pasca Pemilu 1997
Di tengah-tengah perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara terjadilah ganjalan dalam kehidupan berpolitik menjelang Pemilu 1997 disebabkan adanya peristiwa 27 Juli 1996, yaitu adanya kerusuhan dan perusakan gedung DPP PDI yang membawa korban jiwa dan harta. Tekanan pemerintah Orba terhadap oposisi sangat besar dengan adanya tiga kekuatan politik yakni PPP, GOLKAR, PDI, dan dilarang mendirikan partai politik lain. Hal ini berkaitan dengan diberlakukan paket UU Politik, yaitu:
- UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilu,
- UU No. 2 Tahun 1985 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPRD yang kemudian disempurnakan menjadi UU No 5 Tahun 1995,
- UU No. 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya,
- UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Pertikaian sosial dan kekerasan politik terus berlangsung dalam masyarakat sepanjang tahun 1996, kerusuhan meletus di Situbondo, Jawa Timur Oktober 1996. Kerusuhan serupa terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat Desember 1996, kemudian di berbagai daerah di Indonesia. Pemilu 1997, dengan hasil Golkar sebagai pemenang mutlak. Hal ini berarti dukungan mutlak kepada Soeharto makin besar untuk menjadi presiden lagi di Indonesia dalam sidang MPR 1998.
Pencalonan kembali Soeharto menjadi presiden tidak dapat dipisahkan dengan komposisi anggota DPR/MPR yang mengandung nepotisme yang tinggi bahkan hampir semua putra-putrinya tampil dalam lembaga negara ini. Terpilihnya kembali Soeharto menjadi Presiden RI dan kemudian membentuk Kabinet Pembangunan VII yang penuh dengan ciri nepotisme dan kolusi. Mahasiswa dan golongan intelektual mengadakan protes terhadap pelaksanaan pemerintahan ini. Di samping hal tersebut di atas sejak 1997 Indonesia terkena imbas krisis moneter di Asia Tenggara.
Sistem ekonomi Indonesia yang lemah tidak mampu mengatasi krisis, bahkan kurs rupiah pada 1 Agustus 1997 dari Rp2.575; menjadi Rp5.000; per dolar Amerika. Ketika nilai tukar makin memburuk, krisis lain menyusul yakni pada akhir tahun 1997 pemerintah melikuidasi 16 bank. Kemudian disusul membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas mengawasi 40 bank bermasalah. Kepercayaan dunia terhadap kepemimpinan Soeharto makin menurun. Pada April 1998, 7 bank dibekukan operasinya dan nilai rupiah terus melemah sampai Rp10.000 perdolar. Hal ini menyebabkan terjadinya aksi mahasiswa di berbagai kota di seluruh Indonesia. Keadaan makin kacau ketika pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan. Tanggal 4 Mei 1998 aksi anti Soeharto makin meluas, bahkan pada tanggal 12 Mei 1998 aksi mahasiswa Trisakti berubah menjadi bentrokan fisik yang membawa 4 kurban meninggal yakni Elang Mulia, Hari Hartanto, Hendriawan, dan Hafiadin Royan.
Perkembangan Politik Setelah 21 Mei 1998
Sebab-Sebab terjadi Reformasi
Sejak 13 Mei 1998 rakyat meminta agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Tanggal 14 Mei 1998 terjadi kerusuhan di Jakarta dan di Surakarta. Tanggal 15 Mei 1998 Presiden Soeharto pulang dari mengikuti KTT G-15 di Kairo, Mesir. Tanggal 18 Mei para mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR dan pada saat itu ketua DPR/MPR mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Hal ini jelas berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah yang merosot sampai Rp15.000 per dollar. Dari realita di atas, akhirnya tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaan kepada B.J. Habibie, yang membuka peluang suksesi kepemimpinan nasional kepada B.J. Habibie. Tujuan reformasi adalah terciptanya kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial yang lebih baik dari masa sebelumnya.
Jatuh Bangunnya Pemerintahan RI Setelah 21 Mei 1998
Pemilihan umum dilaksanakan pada 7 Juni 1999. Dari seratus lebih partai politik yang terdaftar, hanya 48 partai politik yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan umum. Lima besar hasil Pemilu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) dan sekaligus merupakan lima penyusunan keanggotaan MPR yang menempatkan Amin Rais sebagai Ketua MPR dan Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR RI. Sidang Umum MPR pada tanggal 19 Oktober 1999 menolak laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie yang disampaikan pada tanggal 16 Oktober 1999.
Faktor penting yang menyebabkan ditolaknya laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie adalah patut diduga bahwa presiden menguraikan indikator pertumbuhan ekonomi yang tidak akurat dan manipulatif. Sidang Umum MPR juga berhasil mengambil keputusan memilih dan menetapkan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden RI masa bakti 1999–2004. Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dalam menjalankan pemerintahan didampingi Wapres Megawati Sukarnoputri. Sidang Umum MPR setelah berhasil menetapkan Presiden dan Wakil Presiden RI juga berhasil membuat sembilan ketetapan dan untuk kali pertama melakukan amandemen terhadap UUD 1945.
Presiden Abdurrahman Wahid menjalankan pemerintahan dengan membentuk kabinet yang disebut Kabinet Persatuan Nasional. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid berjasa dalam membuka kran kebebasan berpendapat dalam rangka demokrasi di Indonesia. Rakyat diberi kebebasan seluas-luasnya untuk berpendapat hingga akhirnya terjadi kebingungan dan kebimbangan mengenai benar dan tidaknya suatu hal.
Pemerintah sendiri juga tidak pernah tegas dalam memberikan pernyataan terhadap suatu masalah. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid secara umum belum mampu melepaskan bangsa Indonesia keluar dari krisis yang dialaminya. Fakta yang ada justru menunjukkan makin banyak terjadi pengangguran, naiknya harga-harga, dan bertambahnya jumlah penduduk yang berada di garis kemiskinan. Disintegrasi bangsa juga makin meluas meskipun telah diusahakan penyelesaian, misalnya pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua.
Pertentangan DPR dengan lembaga kepresidenan juga makin transparan. Banyak sekali teguran DPR yang tidak pernah diindahkan Presiden Abdurrahman Wahid. Puncak pertentangan itu muncul dalam masalah yang dikenal sebagai Bruneigate dan Buloggate. Kasus Buloggate menyebabkan lembaga DPR mengeluarkan teguran keras kepada presiden dalam bentuk memorandum I sampai II. Intinya agar presiden kembali bekerja sesuai GBHN yang telah diamanatkan.
Presiden Abdurrahman Wahid tidak mengindahkan peringatan DPR tersebut. DPR akhirnya bertindak meminta MPR menggelar sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban kinerja presiden. Presiden berusaha menyelesaikan masalah laporan pertanggungjawaban dengan kompromi politik. Namun, upaya itu tidak mendapat sambutan positif lima dari enam partai politik pemenang Pemilu 1999, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, PPP, PAN, dan Partai Bulan Bintang. Partai Kebangkitan Bangsa sebagai basis politik K.H. Abdurrahman Wahid jelas mendukung langkah-langkahnya.
Sikap MPR untuk menggelar sidang istimewa makin tegas setelah presiden secara sepihak melantik pemangku sementara jabatan Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal (Pol) Chaerudin Ismail menggantikan Kapolri Jenderal Suroyo Bimantoro yang telah dinonaktifkan karena berseberangan pendapat dengan presiden. Padahal sesuai aturan yang berlaku pengangkatan jabatan setingkat Kapolri meskipun itu hak prerogatif presiden harus tetap berkoordinas dengan DPR. Presiden sendiri dalam menanggapi rencana sidang istimewa berusaha mencari kompromi politik yang sama-sama menguntungkan.
Namun, jika sampai tanggal 31 Juli 1998 kompromi ini tidak didapatkan, presiden akan menyatakan negara dalam keadaan bahaya. MPR berencana menggelar sidang istimewa mulai tanggal 21 Juli 2001. Presiden direncanakan akan memberikan laporan pertanggungjawabannya pada tanggal 23 Juli 2003. Namun, presiden menolak rencana tersebut dan menyatakan Sidang Istimewa MPR tidak sah dan ilegal. Di lain pihak, beberapa pimpinan partai politik lima besar pemenang pemilu minus PKB mulai mendekati dan mendorong Wapres Megawati Sukarnoputri untuk maju menjadi presiden.
Melihat perkembangan politik yang tidak menguntungkan tersebut, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid menengarai adanya persekongkolan untuk menjatuhkan dirinya sebagai presiden. Oleh karena itu, presiden segera bertindak meskipun tidak mendapat dukungan penuh dari kabinetnya untuk mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 23 Juli 2001 pukul 1.10 WIB dini hari. Dekret Presiden 23 Juli 2001 pada intinya berisi hal sebagai berikut:
- membekukan MPR dan DPR RI;Perkembangan Masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi 45 Fenomena
- mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan-badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu satu tahun;
- menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur orde baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung
Bangsa Indonesia menanggapi Dekret Presiden itu dengan penuh kebimbangan. MPR pada tanggal 23 Juli 2001 pukul 8.00 WIB, akhirnya bersikap bahwa dekret tidak sah dan presiden jelas-jelas telah melanggar haluan negara yang diembannya. Pernyataan MPR didukung oleh fatwa Mahkamah Agung yang langsung dibacakan pada Sidang Istimewa MPR itu. Sidang Istimewa MPR terus berjalan meskipun PKB dan PDKB menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab atas hasil apapun dari Sidang Istimewa MPR. Fraksi-fraksi MPR yang ada akhirnya setuju memberhentikan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI dan menetapkan Megawati Sukarnoputri sebagai Presiden RI. Keputusan menetapkan Megawati Sukarnoputri sebagai presiden dituangkan dalam Tap. MPR No. III/MPR/2001. Masa jabatan terhitung sejak dilantik sampai tahun 2004 atau melanjutkan sisa masa pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Hamzah Haz terpilih Wakil Presiden RI. Presiden Megawati Sukarnoputri menjalankan pemerintahan dengan membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Gotong Royong. Komposisi kabinet ini ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2001. Persoalan berat yang dihadapi bangsa Indonesia telah menghadang Presiden Megawati dan kabinetnya untuk diselesaikan secepatnya.
Kondisi Sosial dan Politik Bangsa
Indonesia Setelah 21 Mei 1998
Perubahan
politik di Indonesia sejak bulan Mei 1998 merupakan babak baru bagi
penyelesaian masalah Timor Timur. Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden
B.J. Habibie telah menawarkan pilihan, yaitu pemberian otonomi khusus kepada
Timor Timur di dalam Negara Kesatuan RI atau memisahkan diri dari Indonesia.
Melalui perundingan yang disponsori oleh PBB, di New York, Amerika Serikat pada
tanggal 5 Mei1999 ditandatangani kesepakatan tripartit antara Indonesia,
Portugal, dan PBB untuk melakukan jajak pendapat mengenai status masa depan
Timor Timur. PBB kemudian membentuk misi PBB di Timor Timur atau United Nations
Assistance Mission in East Timor (UNAMET).
Misi ini bertugas melakukan jajak
pendapat. Jajak pendapat diselenggarakan tanggal 30 Agustus 1999. Jajak pendapat
diikuti oleh 451.792 penduduk Timor Timur berdasarkan kriteria UNAMET. Jajak
pendapat diumumkan oleh PBB di New York dan Dili pada tanggal 4 September 1999.
Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa 78,5% penduduk Timor Timur menolak
menerima otonomi khusus dalam NKRI dan 21,5% menerima usul otonomi khusus yang
ditawarkan pemerintah RI.
Ini berarti Timor Timur harus lepas dari Indonesia.
Ketetapan MPR No. V/MPR/ 1999 tentang Penentuan Pendapat Rakyat di Timor Timur
menyatakan mencabut berlakunya Tap. MPR No. V/MPR/1978. Selain itu, mengakui
hasil jajak pendapat tanggal 30 Agustus 1999 yang menolak otonomi khusus. Pengalaman
lepasnya Timor Timur dari Indonesia menjadikan pemerintah lebih waspada
terhadap masalah Aceh dan Papua. Sikap politik pemerintah di era reformasi
terhadap penyelesaian masalah Aceh dan Papua dilakukan dengan memberi otonomi
khusus pada dua daerah tersebut.
Untuk lebih memberi perhatian dan semangat
pada penduduk Irian Jaya, di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid nama
Irian Jaya diganti menjadi Papua. Pemerintah pusat juga memberi otonomi khusus
pada wilayah Papua. Dengan demikian, pemerintah telah berusaha merespon
sebagian keinginan warga Papua untuk dapat lebih memaksimalkan segala potensinya
untuk kesejahteraan rakyat Papua sendiri. Meskipun begitu, masih saja terjadi
usaha untuk memisahkan diri dari NKRI, terutama yang dipimpin oleh Theys H.
Eluoy, Ketua Presidium Dewan Papua.
Gerakan Papua Merdeka sempat mereda setelah
Theys H. Eluoy tewas tertembak pada tanggal 11 November 2001 yang diduga
dilakukan oleh beberapa oknum TNI dari Satgas Tribuana X. Penyelesaian konflik
seperti itu sebenarnya tidak dikehendaki pemerintah, namun ada saja oknum yang memancing
di air keruh sehingga menimbulkan ketegangan. Keinginan sebagian rakyat untuk
merdeka telah menyebabkan pemerintah bertindak keras. Apalagi setelah pengalaman
Timor Timur dan pemberian otonomi khusus pada rakyat tidak memberikan hasil
maksimal.
Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri, Aceh telah
mendapat otonomi khusus dengan nama Nanggroe Aceh Darussalam. Namun, keinginan
baik pemerintah kurang mendapat sambutan sebagian rakyat Aceh. Kelompok Gerakan
Aceh Merdeka (GAM) tetap pada tuntutannya, yaitu ingin Aceh merdeka. Akibatnya,
di Aceh sering terjadi gangguan keamanan, seperti penghadangan dan perampokan
truk-truk pembawa kebutuhan rakyat, sertaterjadinya penculikan dan pembunuhan
pada tokoh-tokoh yang memihak Indonesia. Agar keadaan tidak makin parah,
pemerintah pusat dengan persetujuan DPR, akhirnya melaksanakan operasi militer
di Aceh. Hukum darurat militer diberlakukan di Aceh.
Para pendukung Gerakan
Aceh Merdeka ditangkap. Namun demikian, operasi militer juga tetap saja
menyengsarakan warga sipil sehingga diharapkan dapat segera selesai. Gejolak
politik di era reformasi juga ditandai dengan banyaknya teror bom diIndonesia.
Teror bom terbesar terjadi di sebuah tempat hiburan di Legian, Kuta, Bali yang
menewaskan ratusan orang asing. Pada tanggal 12 Oktober 2002 bom berikutnya
sempat memporak-porandakan Hotel J.W. Marriot di Jakarta beberapa waktu lalu.
Keadaan yang tidak aman dan banyaknya teror bom memperburuk citra Indonesia di
mata internasional sehingga banyak investor yang batal menanamkan modal di
Indonesia.
Kondisi politik Indonesia yang kurang menguntungkan tersebut
diperparah dengan tidak ditegakkannya hukum dan hak asasi manusia (HAM)
sebagaimana mestinya. Berbagai kasus pelanggaran hukum dan HAM terutama yang
menyangkut tokoh-tokoh politik, konglomerat, dan oknum TNI tidak pernah
terselesaikan secara adil dan jujur. Oleh karena itu, rakyat makin tidak
percaya pada penguasa meskipun dua kali telah terjadi pergantian pimpinan
negara sejak Soeharto tidak menjadi Presiden RI.
Kondisi Sosial dan Ekonomi
Masyarakat di Berbagai Daerah Sejak Reformasi
Tuntutan
reformasi menghendaki adanya perubahan dan perbaikan di segala aspek kehidupan
yang lebih baik. Namun, pada praktiknya tuntutan reformasi telah disalahgunakan
oleh para petualang politik hanya untuk kepentinganpribadi dan kelompoknya.
Pada era reformasi, konflik yang terjadi di masyarakat makin mudah terjadi dan
sering kali bersifat etnis di berbagai daerah. Kondisi sosial masyarakat yang
kacau akibat lemahnya hukum dan perekonomian yang tidak segera kunjung membaik
menyebabkan sering terjadi gesekan-gesekan dalam masyarakat. Beberapa konflik
sosial yang terjadi pada era reformasi berlangsung di beberapa wilayah, antara
lain sebagai berikut.
Kalimantan Barat
Konflik sosial yang terjadi di
Kalimantan Barat melibatkan etnik Melayu, Dayak, dan Madura. Kejadian bermula
dari tertangkapnya seorang pencuri di Desa Parisetia, Kecamatan Jawai, Sambas,
Kalimantan Barat yang kemudian dihakimi hingga tewas pada tanggal 19 Januari
1999.
Kalimantan Tengah
Konflik sosial di Kalimantan
Barat ternyata terjadi juga di Kalimantan Tengah. Pada tanggal 18 Februari 2001
pecah konflik antara etnis Madura dan Dayak. Konflik itu diawali dengan
terjadinya pertikaian perorangan antaretnis di Kalimantan Tengah.
Sulawesi Tengah
Konflik sosial di Sulawesi Tengah
tepatnya di daerah Poso berkembang menjadi konflik antaragama. Kejadian bermula
dipicu oleh perkelahian antara Roy Luntu Bisalembah (Kristen) yang kebetulan
sedang mabuk dengan Ahmad Ridwan (Islam) di dekat Masjid Darussalam pada tanggal
26 Desember 1998.
Maluku
Konflik sosial yang dipicu oleh
konflik agama juga terjadi di Maluku. Kejadian diawali dengan bentrokan antara
warga Batumerah, Ambon, dan sopir angkutan kota pada tanggal 19 Januari 1999.
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER