Meningkatnya Peran Negara dan Dampaknya bagi Masyarakat
Melalui Pemilu, rakyat dapat menggunakan hak politiknya untuk memilih calon-calon wakilnya yang akan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Pemilihan umum mempunyai fungsi dan tujuan yang amat penting dalam rangka menegakkan demokrasi di suatu negara.
Fungsi pemilihan umum yang pokok adalah
sebagai berikut.
- Pemilihan umum adalah sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara sesuai dengan pilihan agar aspirasinya dapat tersalur melalui wakilnya yang terpilih.
- Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam suatu negara.
- Pemilihan umum berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan pemerintahan yang demokratis karena melalui Pemilu rakyat dapat memilih para wakilnya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
Selain fungsi di atas, pemilihan
umum juga memiliki tujuan, antara lain:
- memilih anggota-anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II;
- menyalurkan aspirasi rakyat melalui wakilnya secara konstitusional;
- membentuk susunan keanggotaan MPR.
Dalam upaya memurnikan demokrasi
Pancasila, sejak Pemilu tahun 1971 dasar yang dipakai adalah Pancasila dan UUD
1945. Di dalam sistem demokrasi Pancasila Pemilu berasas langsung, umum, bebas,
dan rahasia. Tujuannya pun sesuai dengan UUD 1945, yaitu memilih
anggota-anggota DPR, DPRD I, DPRD II, dan mengisi keanggotaan MPR. Begitu pula
waktu penyelenggaraan Pemilu sudah
memenuhi aturan UUD 1945, yaitu setiap lima tahun sekali. Hal yang demikian itu
belum bisa dilaksanakan pada masa Orde Lama.
Dalam rangka membersihkan
aparatur negara dan tata kehidupan bernegara dari unsur-unsur PKI dan segala
ormasnya, pemerintah tidak memberi hak pilih kepada bekas anggota PKI dan
segala ormasnya yang terlibat G 30 S/PKI. Ketegasan sikap ini sangat penting dalam
rangka tetap mewaspadai bahaya laten PKI dan penyusupan ideologinya. Namun,
sikap waspada dan kehati-hatian pemerintahan Orde Baru itu sangat kebablasan
yang menyebabkan peran negara makin membelenggu berbagai aspek kehidupan
masyarakat. Istilah pembangunan, atas nama rakyat, stabilitas, dan pertumbuhan
menjadi jargon yang dilontarkan pemerintahan Orde Baru. Untuk mencapai tujuan
semua itu, negara mengambil peran besar yangsangat menentukan dengan
menempatkan pada tangan presiden. Sebetulnya, secara semu pemerintahan Orde
Baru mirip pada masa Indonesia melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Hanya pejabat
presidennya saja yang ganti, sistemnya tetap sama.
Orde Baru dengan motor penggerak
Golongan Karya (Golkar) dan ABRI berusaha mengambil peranan yang lebih besar
pada aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan
mengatasnamakan negara Golkar yang dibina oleh Presiden Soeharto terus berusaha
mengamankan posisi pemerintahan sejak Pemilu 1971. Golkar menjadi partai
pemenang Pemilu 1971 dan berusaha untuk mempertahankannya. Tap. MPRS No.
XLII/MPRS/ 1968 tentang perubahan Tap. MPRS No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan
Umum masih diikuti banyak partai.
Ada sepuluh partai peserta pemilihan umum 1971. Akibat penyederhanaan peserta
Pemilu oleh negara pada Pemilu 1977 sampai akhir masa pemerintahan Orde Baru
hanya diikuti tiga kontestan. Partai peserta Pemilu itu terdiri atas Golongan
Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan. Dua partai
kecil, yaitu Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan
hanyalah partai penggembira dan partai pelengkap dari sistem demokrasi model
Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila. Stabilitas menjadi unsur penting dalam
melaksanakan pembangunan. Untuk itu, pemerintah Orde Baru berusaha menciptakan
stabilitas dengan berusaha mengendalikan lawan-lawan politiknya. Aparatur
negara harus benar-benar setia dan patuh pada pemerintahan yang berkuasa yang
dikamuflasekan sebagai penjelmaan dan atas nama rakyat. Untuk itu, lahir
organisasi Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) untuk wadah para pegawai
pemerintah. Pemerintah juga membentuk berbagai organisasi untuk berbagai
profesi,
kelompok masyarakat, dan
mahasiswa. Muncul organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) untuk
buruh, PGRI (Persatuan Guru Indonesia) untuk guru, KNPI (Komite Nasional Pemuda
Indonesia) untuk para pemuda, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) untuk para
wartawan dan masih banyak lagi. Semua organisasi sosial kemasyarakatan itu,
sayangnya arah pembentukannya hanya ditujukan untuk melanggengkan kekuasaan
pemerintah. Caranya pada setiap pelaksanaan Pemilu mereka diarahkan dan
diwajibkan untuk memilih Golkar bukan diberi kebebasan untuk memilih.
Pemilihan Orde Baru juga
seakan-akan ketakutan dengan ideologi komunis. Pancasila dijadikan alat negara
yang ampuh untuk menghantam ideologi komunis. Untuk lebih memasyarakatkan
Pancasila dan dengan dalih mencegah berkembangnya komunis di tengah masyarakat,
mulai tahun 1978 dengan ketetapan MPR dikeluarkan penjabaran Pancasila yang dikenal
sebagai Eka Prasetya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (P-4). Semua aspek kehidupan bermasyarakat harus bersendikan
Pancasila dan P-4. Setiap pelajar, mahasiswa, masyarakat, dan pegawai
pemerintah wajib mengikuti penataran P-4 agar wawasan dan cara berpikir mereka
seragam untuk mendukung pemerintah Orde Baru. Sertifikat kelulusan hasil
penataran P-4 menjadi dokumen penting. Pada pemerintahan Orde Baru, ABRI juga
menempati posisi penting dalam kehidupan bernegara. ABRI memang memegang
kendali sejak penumpasan G 30 S/PKI dan adalah kebetulan sekali kalau kepala
pemerintahan Indonesia adalah mantan militer. Melalui konsep dwifungsi, ABRI
merupakan kekuatan signifikan dalam percaturan politik Indonesia. Mereka banyak
yang ditunjuk menjadi anggota MPR. Dengan memanfaatkan dwifungsi ABRI ini, Orde
Baru telah berhasil melegitimasi kekuasaan Melalui pemikiran Prof. Dr. Wijoyo
Nitisastro, Prof. Dr. Ali Wardana, Prof. Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Drs.
Radius Prawiro, Prof. Dr. Ir. Moh. Sadli, Prof. Dr. Emil Salim, Drs. Frans
Seda, dan Prof. Dr. Subroto hasil pendidikan dari Universitas California,
Berkeley, Amerika Serikat berhasil menata kembali struktur ekonomi Indonesia
yang morat-marit. Karena orientasi pemikiran ekonomi Indonesia yang selalu
bertumpu pada para alumnus Berkeley tersebut menyebabkan mereka dijuluki Mafia
Berkeley. Berdasarkan hasil pemikiran para ekonom lulusan Berkeley tersebut,
Indonesia pada awal pemerintahan OrdeBaru berhasil mengatasi krisis ekonomi
yang diderita. Banyak modal asing datang, industri berkembang pesat, dan muncul
kesempatan kerja. Indonesia juga menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan
dunia, seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank).
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER