Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
1. Sistem Pemerintahan
Bangsa kita sebenarnya adalah bangsa pembelajar. Indonesia sampai dengan tahun 1950an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Tidak sampai satu tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditandai dengan pembentukan kabinet parlementer pertama pada November 1945 dengan Syahrir sebagai perdana menteri. Sejak saat itulah jatuh bangun kabinet pemerintahan di Indonesia terjadi. Namun pelaksanaan sistem parlementer ini tidak diikuti dengan perubahan UUD. Baru pada masa Republik Indonesia Serikat pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh Konstitusi, yaitu Konstitusi RIS. Begitu juga pada masa Demokrasi Liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh UUD Sementara 1950 atau dikenal dengan Konstitusi Liberal.
Ketika Indonesia kembali menjadi
negara kesatuan, UUD yang digunakan sebagai landasan hukum Republik Indonesia
bukan kembali UUD 1945, sebagaimana yang ditetapkan oleh PPKI pada awal
kemerdekaan, namun menggunakan UUD Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara
menurut UUD Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya Kabinet disusun menurut
perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat
dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Presiden hanya merupakan
lambang kesatuan saja. Hal ini dinamakan pula Demokrasi Liberal, sehingga era
ini dikenal sebagai zaman Demokrasi Liberal. Sistem kabinet masa ini berbeda
dengan sistem kabinet RIS yang dikenal sebagai Zaken Kabinet.
Salah satu ciri yang nampak dalam
masa ini adalah kerap kali terjadi penggantian kabinet. Mengapa sering kali
terjadi pergantian kabinet? Hal ini terutama disebabkan adanya perbedaan
kepentingan diantara partai-partai yang ada. Perbedaan diantara partai-partai
tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik sehingga dari tahun 1950
sampai tahun 1959 terjadi silih berganti kabinet mulai Kabinet Natsir (Masyumi)
1950-1951; Kabinet Sukiman (Masyumi) 1951-1952; Kabinet Wilopo (PNI) 1952-1953;
Kabinet Ali Sastroamijoyo I (PNI) 1953-1955; Kabinet Burhanuddin Harahap
(Masyumi) 1955-1956; Kabinet Ali Sastroamijoyo II (PNI) 1956-1957 dan Kabinet Djuanda
(Zaken Kabinet) 1957-1959.
Kalau kita perhatikan garis besar
perjalanan kabinet di atas, nampak bahwa mula-mula Masyumi diberi kesempatan
untuk memerintah, kemudian PNI memegang peranan terutama setelah Pemilihan Umum
1955. Namun PNI pun tidak bisa bertahan lama karena tidak mampu menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi yang akhirnya dibentuk zaken kabinet di bawah
pimpinan Ir. Djuanda.
Kabinet-kabinet tersebut pada
umumnya memiliki program yang tujuannya sama, yaitu masalah keamanan,
kemakmuran dan masalah Irian Barat (saat ini Papua Barat). Namun setiap kabinet
memiliki penekanan masing-masing, kabinet yang dipimpin Masyumi menekankan
pentingnya penyempurnaan pimpinan TNI, sedangkan kabinet yang dipimpin oleh PNI
sering menekankan pada masalah hubungan luar negeri yang menguntungkan
perjuangan pembebasan Irian Barat dan pemerintahan dalam negeri.
Apabila kita teliti
kabinet-kabinet tersebut satu persatu maka akan nampak hal-hal yang menarik. Kabinet Natsir (1950-1951), ketika
menyusun kabinetnya, Natsir bermaksud menyusun kabinet dengan melibatkan
sebanyak mungkin partai agar kabinetnya mencerminkan sifat nasional dan
mendapat dukungan parlemen yang besar.
Namun pada kenyataannya, Natsir kesulitan membentuk kabinet seperti yang
diinginkan, terutama kesulitan dalam menempatkan orang-orang PNI dalam kabinet.
Sehingga Kabinet Natsir yang terbentuk pada 6 September 1950, tidak melibatkan
PNI di dalamnya. PNI menjadi oposisi bersama PKI dan Murba.
Latar belakang masalah dalam pembentukan kabinet sering kali
menjadi faktor yang menyebabkan goyah
dan jatuhnya kabinet. Hal ini terlihat ketika Kabient Natsir menjalankan pemerintahannya,
kelompok oposisi segera melancarkan
kritik terhadap jalannya pemerintahan Natsir. Kabinet Natsir dihadapkan pada mosi Hadikusumo dari PNI yang
menuntut agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1950 tentang
pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. Lembaga-lembaga perwakilan daerah
yang sudah dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah no 39 tahun 1950 oleh Kabinet
Hatta, supaya diganti dengan undang-undang yang baru yang bersifat demokratis
karena dalam PP no 39 dalam menentukan pemilihannya dilakukan secara
bertingkat. Berdasarkan pemungutan suara di parlemen, mosi Hadikusumo mendapat
dukungan dari parlemen. Hal ini menyebabkan menteri dalam negeri mengundurkan
diri. Kondisi ini menyebabkan hubungan kabinet dengan parlemen tidak lancar
yang akhirnya menyebabkan Natsir menyerahkan mandatnya kepada Soekarno pada 21
Maret 1951.
Jatuhnya Kabinet Natsir, membuat Presiden Soekarno mengadakan
pembicaraan dengan para pemimpin partai untuk memilih tim formatur kabinet yang
kemudian menghasilkan Kabinet Sukiman pada tanggal 26 April 1951. Berbeda
dengan kabinet sebelumnya yang tidak melibatkan PNI dalam pemerintahannya,
kabinet Sukiman berhasil melibatkan PNI di dalamnya, sehingga Kabinet Sukiman
didukung oleh dua partai besar, Masyumi dan PNI.
Partai-partai pendukung Kabinet Sukiman, melalui menteri-menterinya
yang duduk dalam pemerintahan, berusaha merealisasi program politik
masing-masing, meskipun kabinet telah memiliki program kerja tersendiri. Hal
ini merupakan benih-benih keretakan yang melemahkan kabinet. Sebagai contoh
adalah Menteri Dalam Negeri Mr. Iskaq (PNI) yang menginstruksikan untuk
menonaktifkan DPRD-DPRD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39/
1950. Selain itu, Iskak juga mengangkat orang-orang PNI menjadi Gubernur Jawa
Barat dan Sulawesi. Tindakan ini yang menimbulkan pertikaian politik dan
konflik kepentingan.
Kebijakan lain yang menimbulkan
masalah dalam hubungan antara pemerintah
dan parlemen adalah ketika Menteri Kehakiman, Muhammad Yamin, membebaskan 950
orang tahanan SOB (Staat Van Oorlog en Beleg, negara dalam keadaan bahaya
perang) tanpa persetujuan Perdana Menteri dan anggota kabinet lainnya.
Kebijakan ini ditentang oleh Perdana Menteri Sukiman dan kalangan militer yang
mengakibatkan Muhammad Yamin meletakkan jabatannya sebagai menteri kehakiman.
Kondisi Kabinet Sukiman semakin
terguncang ketika muncul mosi tidak percaya dari Sunarjo (PNI). Munculnya mosi
ini berkaitan dengan penandatanganan perjanjian Mutual Security Act (MSA)
antara Menteri Luar Negeri Achmad Subardjo dan Merle Cochran, Duta Besar
Amerika Serikat. Hal ini berawal dari Nota Jawaban yang diberikan Subardjo
terhadap Cochran yang berisi pernyataan bahwa Indonesia bersedia menerima
bantuan dari Amerika Serikat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam
MSA. Nota Menteri Luar Negeri ini memiliki kekuatan seperti suatu perjanjian
internasional. Tindakan Subardjo ini dianggap sebagai suatu langkah
kebijaksanaan politik luar negeri yang dapat memasukkan Indonesia ke dalam
lingkungan strategi Amerika Serikat, sehingga menyimpang dari asas politik luar
negeri bebas aktif. Mosi ini kemudian disusul oleh pernyataan PNI agar kabinet
mengembalikan mandatnya kepada presiden untuk mengatasi kesulitan-kesulitan
yang dihadapi. Akhirnya, dengan didahului pengunduran diri Achmad Subardjo
selaku Menteri Luar Negeri, Sukiman pun kemudian menyerahkan mandatnya kepada
Presiden Soekarno pada 23 Februari 1952.
Kalau dibandingkan dengan Kabinet
Natsir, dalam Kabinet Sukiman jelas menunjukkan
bahwa partai-partailah yang memegang pemerintahan. Mulai dari menyusun program,
portopolio, komposisi personalia, pelaksanaan dan tanggung jawab serta cara
penyelesaian masalah sepenuhnya terletak ditangan partai. Partai-partai yang
ada pada waktu itu belum nampak menonjolkan ideologi masing-masing,
perhatiannya masih ditujukan pada pemecahan masalah-masalah praktis yang
dihadapi.
Kemudian Presiden Soekarno
memberikan mandat kepada golongan moderat dari PNI sehingga terbentuk kabinet
Wilopo pada 30 Maret 1952. Kabinet ini mendapat dukungan yang lebih luas
dibandingkan dengan kabinet sebelumnya, yaitu dengan masuknya PSI dan PSII
dalam pemerintahan. Dukungan ini memperkuat upaya kabinet dalam memperoleh
dukungan mayoritas di Parlemen. Kondisi ini mempengaruhi iklim politik dalam
kabinet dan juga hubungan antarpartai. Ikut sertanya PSII dan Parindra dalam
pemerintahan, dan karena PKI, sejak Kabinet Amir Syarifuddin, selalu menjadi
oposisi, mendukung Kabinet Wilopo, maka Badan Permusyawaratan Partai-partai
(PKI, PSII, Perti, Partai Buruh, Partai Murba, Permai, Partai Tani Indonesia,
PRN, Parindra, Partai Rakyat Indonesia dan Partai Indo Nasional) kehilangan artinya
dan menghentikan kegiatan-kegiatannya. Dengan adanya hubungan politik baru ini,
praktis berakhirlah aksi-aksi pemogokan yang banyak terjadi pada masa
pemerintahan Kabinet Sukiman.
Kabinet ini memiliki tugas pokok
menjalankan persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan anggota
konstituante. Namun sebelum tugas ini dapat diselesaikan, kabinet ini harus
meletakkan jabatannya. Faktor yang menyebabkannya antara lain peristiwa 17
Oktober 1952.
Pada saat itu ada desakan dari
pihak tertentu agar Presiden Soekarno segera membubarkan Parlemen yang tidak
lagi mencerminkan keinginan rakyat. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh golongan
tertentu dalam tubuh TNI-AD untuk kepentingan sendiri. Kelompok ini tidak
menyetujui Kolonel Nasution sebagai KSAD. Pihak-pihak tertentu dalam parlemen
menyokong dan menuntut agar diadakan perombakan dalam pimpinan Kementrian
Pertahanan dan TNI. Ini dianggap oleh pimpinan TNI sebagai campur tangan sipil
dalam urusan militer. Setelah itu pimpinan TNI menuntut Presiden membubarkan
Parlemen. Namun Presiden menolak tuntutan ini, sehingga KSAD dan KSAP
diberhentikan dari jabatannya.
Keberlangsungan Kabinet Wilopo
semakin terancam ketika terjadi peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa ini terkait
dengan pembebasan tanah milik Deli Planters Vereeniging(DPV). Tanah ini
sebelumnya sudah digarap penduduk, kemudian diminta untuk dikembalikan kepada
DPV. Usaha pembebasan tanah ini mendapat perlawanan dari penduduk. Karena
menghadapi hambatan, pemerintah kemudian menggunakan alat-alat kekuasaan negara
untuk memindahkan penduduk dari lokasi tersebut. Atas perintah Gubernur
Sumatera Timur, tanah garapan tersebut kemudian ditraktor oleh polisi yang
kemudian mendapatkan perlawanan dari petani yang mengakibatkan insiden yang
menelan korban meninggalnya 5 orang petani. Peristiwa ini memunculkan mosi di
Parlemen yang menuntut kepada pemerintah agar menghentikan sama sekali usaha
pengosongan tanah yang diberikan kepada DPV sesuai dengan keputusan
Pemerintahan Sukiman dan semua tahanan yang terkait dengan peristiwa Tanjung
Morawa segera dibebaskan. Desakan-desakan ini akhirnya membuat Kabinet Wilopo
jatuh.
Jatuhnya Wilopo membuat Presiden
Soekarno mengalihkan mandatnya ke partai lain, setelah Masyumi dan PNI
mengalamai kegagalan. Presiden menetapkan Wongsonegoro dari Partai Indonesia
Raya (PIR) dan Kabinet terbentuk pada 30 Juli 1953 dengan Ali Sastroamidjojo
sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini bertujuan melanjutkan tugas Kabinet
Wilopo, menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Parlemen dan
Anggota Dewan Konstituante. Sekalipun kabinet ini berhasil dalam politik luar
negeri, yaitu menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada April 1955, namun
harus meletakkan jabatannya sebelum tugas utamanya dapat dilaksanakan. Faktor
utama yang menyebabkan jatuhnya kabinet adalah masalah pimpinan TNI-AD yang
berpangkal pada peristiwa 17 Oktober 1952. Calon pimpinan TNI yang diajukan
kabinet ini ditolak oleh korps perwira, kelompok Zulkifli Lubis.
Sehingga timbul krisis kabinet.
Menghadapi persoalan dalam tubuh TNI- AD, Parlemen mengajukan mosi tidak
percaya terhadap menteri pertahanan. Sebagai dampak dari mosi tersebut, Fraksi
Progresif dalam Parlemen menarik Mr. Iwa Kusumasumantri dari jabatannya sebagai
menteri pertahanan pada 12 Juli 1955. Tidak lama berselang setelah itu kabinet
akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 24 Juli 1955.
Setelah Kabinet Ali
Sastroamidjojo I dinyatakan demisioner, Hatta selaku pejabat Presiden, Presiden
Soekarno sedang menunaikan ibadah haji, segera mengadakan pertemuan dengan
pimpinan partai untuk menentukan formatur kabinet. Formatur kabinet mempunyai
tugas pokok membentuk kabinet dengan dukungan yang cukup dari parlemen yang
terdiri dari orang-orang yang jujur dan disegani. Tuntutan ini kemudian berhasil
dipenuhi oleh Burhanuddin Harahap selaku formatur yang ditunjuk oleh Hatta.
Pada tanggal 11 Agustus 1955, Kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap
diumumkan.
Kabinet Burhanuddin Harahap
mempunyai tugas penting untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Tugas tersebut
berhasil dilaksanakan, meskipun harus melalui rintangan-rintangan yang berat.
Pada tanggal 27 September 1955 pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen
berhasil dilangsungkan dan pemilihan anggota Dewan Konstituante dilakukan pada 15
Desember 1955. Setelah menyelesaikan tugasnya Kabinet Burhanuddin meletakkan
jabatannya. Kemudian dibentuk suatu kabinet baru berdasarkan kekuatan partai
politik yang ada dalam parlemen baru hasil pemilihan umum.
Selain masalah pemilihan umum,
kabinet ini juga berhasil menyelesaikan permasalahan dalam tubuh TNI-AD dengan
diangkatnya kembali Kolonel Nasution sebagai KSAD pada Oktober 1955. Program
lainnya yang berusaha dilaksanakan pada masa kabinet ini adalah masalah politik
luar negeri dan perundingan masalah Irian Barat.
Perkembangan politik pasca
pemilihan umum 1955 memperlihatkan tanda renggangnya dwi tunggal Soekarno
Hatta. Pada tanggal 1 Desember 1955, Hatta mengundurkan diri dari jabatan
sebagai Wakil Presiden. Pengunduran diri Hatta ini merupakan reaksi politis
atas ketidakcocokan Hatta terhadap pernyataan yang dikeluarkan Presiden
Soekarno. Dalam salah satu pidatonya Presiden Soekarno mengatakan bahwa ia akan
sangat gembira apabila para pemimpin partai berunding sesamanya dan memutuskan
bersama untuk mengubur partai-partai.
Hatta sebagai seorang demokrat
masih percaya pada sistem demokrasi yang bercirikan banyak partai. Perbedaan
antara Soekarno dan Hatta tidak hanya muncul pada tahun 1950an, namun sejak
masa pergerakan nasional pun kedua tokoh ini telah terjadi perbedaan pemikiran.
Masa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dan perjuangan revolusi membawa
kedua tokoh ini melupakan perbedaan yang ada sehingga disebut dwi tunggal.
Namun, setelah tahun 1950an tampak perbedaan menyangkut masalah demokrasi telah
memecahkan mitos dwi tunggal. Sistem demokrasi konstitusional sangat didambakan
Hatta sedangkan Soekarno menganggap sistem tersebut tidak cocok untuk bangsa
Indonesia.
Soekarno yakin bahwa gerakan
komunisme bisa dikendalikan, sedangkan Hatta sangat menentang gerakan komunisme
dan menganggapnya sebagai bahaya laten yang harus dilenyapkan. Pergolakan
politik dan keadaan keamanan yang semakin memburuk telah mendorong Soekarno
mengeluarkan Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februari 1957. Sejak saat itu
Presiden Soekarno mengabil alih pemerintahan dan mendorong dilaksanakannya
Demokrasi Terpimpin, suatu konsep demokrasi yang sangat diidamkan oleh Soekarno
namun sangat ditentang oleh Hatta. Sikap Hatta ini diungkapkannya dalam
tulisannya Demokrasi Kita. Hatta menuliskan bahwa “bagi saya yang lama
bertengkar dengan Soekarno tentang bentuk dan susunan pemerintahan yang efisien
ada baiknya diberikan kesempatan yang sama dalam waktu yang layak apakah sistem
itu akan menjadi suatu sukses atau kegagalan”.
Penunjukkan tim formatur untuk
membentuk kabinet setelah Pemilihan Umum 1955 agar berbeda dengan sebelumnya.
Setelah Pemilihan Umum 1955, Presiden Soekarno menunjuk partai pemenang pemilu
sebagai pembentuk formatur kabinet. PNI yang ditunjuk Soekarno sebagai formatur
kabinet mengajukan Ali Sastroamidjojo dan Wilopo calon formatur kabinet.
Presiden Soekarno kemudian memilih Ali Sastroamidjojo. Kabinet yang terbentuk
berintikan koalisi PNI, Masyumi dan NU. Dalam pembentukan kabinet tidak ada
kesulitan yang prinsipil. Koalisi yang terbentuk memunculkan pertanyaan mengapa
PKI yang menduduki peringkat keempat pemilu tidak disertakan. Hal ini karena
Masyumi menolak masuknya PKI dalam kabinet. Pada waktu formatur menyerahkan
susunan kabinet kepada Presiden Soekarno untuk disetujui, Presiden tidak
langsung menyetujui. Ia kecewa dengan susunan kabinet yang akan dibentuk yang
tidak melibatkan PKI. Presiden menghendaki masuknya PKI dalam kabinet. Namun
kehendak Presiden tidak bisa diterima oleh formatur karena susunan kabinet yang
dibentuk merupakan hasil persetujuan dari partai-partai yang akan berkoalisi.
Menyikapi hal tersebut, Presiden
Soekarno kemudian berusaha mendesak para tokoh partai PNI, Masyumi, NU dan PSII
agar mau menerima wakil PKI atau pun simpatisannya untuk duduk dalam kabinet.
Namun kehendak Presiden Soekarno tersebut tidak bisa diterima oleh tokoh-tokoh
dari ketiga partai tersebut. Presiden Soekarno pun akhirnya menyetujui susunan
kabinet yang telah disusun oleh tim formatur, dengan memasukkan Ir. Djuanda
dalam kabinet. Pada tanggal 20 Maret 1956, kabinet koalisi nasionalis-Islam
dengan Ali Sastroamijdojo selaku Perdana Menteri. Kabinet ini dikenal sebagai
Kabinet Ali II (1956-1957). Kabinet Ali II merupakan kabinet pertama yang
memiliki Rencana Lima Tahun yang antara lain isinya mencakup masalah Irian
Barat, masalah otonomi daerah, masalah perbaikan nasib buruh, penyehatan
keuangan dan pembentukan ekonomi keuangan.
Dalam menjalankan programnya
Kabinet Ali II muncul berbagai peristiwa-peristiwa baru antara lain gagal
memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat yang akhirnya membatalkan
perjanjian KMB. Munculnya masalah anti Cina diantara kalangan rakyat yang
kurang senang melihat kedudukan istimewa golongan ini dalam perdagangan. Selain
itu mulai meningkatnya sikap kritis daerah terhadap pusat.
Kondisi ini mendorong lemahnya
Kabinet Ali yang dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum pertama.
Peristiwa-peristiwa di atas membuat kewibawaan Kabinet Ali Sastroamidjojo
semakin turun.
Kurangnya tindakan tegas dari
kabinet terhadap pergolakan yang muncul membuat Ikatan Pembela Kemerdekaan
Indonesia (IPKI) dan Masyumi menarik para menterinya dari kabinet. Berbagai
upaya telah dilakukan untuk menyelamatkan kabinet oleh Ali Sastro dan Idham
Khalid, namun tidak berhasil. Ali akhirnya menyerahkan mandatnya kepada
Presiden Soekarno pada tanggal 14 Maret 1957.
Demisionernya Kabinet Ali II dan
munculnya gerakan-gerakan separatis di daerah-daerah membuat Presiden Soekarno
mengumumkan berlakunya Undang-undang negara dalam keadaan darurat perang atau
State van Oorlog en Beleg (SOB) di seluruh Indonesia. Keadaan ini membuat
angkatan perang mempunyai wewenang khusus untuk mengamankan negara.
Menyikapi situasi jatuh bangunnya
kabinet, Soekarno melalui amanat proklamasi 17 Agustus 1957 menyatakan bahwa:
“Sistem politik yang terbaik dan tercocok dengan kepribadian dan dasar
hidup bangsa Indonesia! Ya, nyata demokrasi yang sampai sekarang ini kita
praktikan di Indonesia, bukan satu sistem politik terbaik dan tercocok dengan
kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia! Nyata kita dengan apa yang kita
namakan dengan demokrasi itu, tidak menjadi makin kuat dan makin sentosa,
melainkan menjadi makin rusak dan makin retak, makin bubrah dan makin bejat.
(Presiden Soekarno, Amanat Proklamasi III, 1956-1960, Inti IdayuPress dan
Yayasan Pendidikan Soekarno, 1986).
Untuk mewujudkan keinginan
tersebut, pada tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno mengundang ke Istana
Negara para tokoh partai dari tingkat daerah hingga pusat, dan tokoh militer
untuk mendengarkan pidatonya yang dikenal dengan Konsepsi Presiden. Konsepsi
tersebut bertujuan untuk mengatasi dan menyelesaikan krisis kewibawaan kabinet
yang sering dihadapi dengan dibentuknya kabinet yang anggotanya terdiri dari 4
partai pemenang pemilu dan dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya dari
golongan fungsional dalam masyarakat. Sayangnya gagasan ini dikeluarkan tanpa
terlebih dahulu ada pemberitahuan kepada kabinet yang tengah mengalami masalah
yang cukup berat.
Presiden Soekarno menyatakan
bahwa demokrasi liberal yang dijalankan di Indonesia tidak sesuai dengan jiwa
bangsa Indonesia, dan merupakan demokrasi impor. Ia ingin menggantinya dengan
demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang disebutnya
dengan Demokrasi Terpimpin. Konsepsi presiden ini menuai perdebatan yang cukup
sengit baik di parlemen maupun di luar parlemen. Usaha Presiden Soekarno untuk
mempengaruhi partai-partai agar mau membentuk kabinet berkaki empat akhirnya
gagal. Kaum politisi dan partai-partai tetap mau melakukan politik “dagang
sapi”, yaitu tawar menawar kedudukan untuk membentuk kabinet koalisi. Akhirnya,
Presiden menunjuk dirinya sendiri, “Dr. Ir. Soekarno, warga negara, sebagai
formatur untuk membentuk kabinet ekstraparlementer yang akan bertindak tegas
dan yang akan membantu Dewan Nasional sesuai konsepsi Presiden. Soekarno
berhasil membentuk Kabinet Karya dengan Ir. Djuanda, tokoh yang tidak
berpartai, sebagai Perdana Menteri dengan tiga wakil perdana menteri
masing-masing dari PNI, NU dan Parkindo. Kabinet ini resmi dilantik pada 9
April 1957 dan dikenal dengan nama Kabinet Karya. Kabinet ini tidak menyertakan
Masyumi di dalamnya.
Kabinet Djuanda merupakan Zaken Kabinet
dengan beban tugas yang harus dijalankan adalah perjuangan membebaskan Irian
Barat, dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang memburuk. Kabinet
Djuanda untuk menyelesaikan tugasnya menyusun program kerja yang terdiri dari
lima pasal yang dikenal dengan Panca Karya, sehingga kabinetnya pun dikenal
sebagai Kabinet Karya. Kelima program tersebut meliputi;
1. Membentuk Dewan
2. Normalisasi keadaan Republik
3. Melancarkan pelaksanaan
pembatalan KMB
4. Perjuangan Irian
5. Mempergiat pembangunan
Dewan Nasional merupakan amanat
dari Konsepsi Presiden 1957. Dewan ini mempunyai fungsi menampung dan
menyalurkan keinginan-keinginan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat dan
juga sebagai penasihat pemeritah untuk melancarkan roda pemerintahan dan
menjaga stabilitas politik untuk mendukung pembangunan negara. Dewan ini dipimpin
langsung oleh Presiden Soekarno yang anggota-anggotanya terdiri dari golongan
fungsional.Untuk menormalisasi keadaan yang diakibatkan oleh pergolakan daerah,
Kabinet Djuanda pada 10-14 September 1957 melangsungkan Musyawarah Nasional
(Munas) yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dan daerah, diantaranya adalah
mantan Presiden Mohammad Hatta. Musyawarah ini dilaksanakan di gedung
Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Musyawarah ini membahas
permasalahan-permasalahan pemerintahan, persoalan daerah, ekonomi, keuangan,
angkatan perang, kepartaian serta masalah Dwitunggal Soekarno Hatta. Musyawarah
ini kemudian menghasilkan keputusan yang mencerminkan suasana saling
pengertian. Pada akhir acara Munas dibacakan pernyataan bersama yang
ditandatangani oleh Soekarno Hatta yang bunyinya antara lain bahwa;
“... adalah kewajiban mutlak kami untuk turut serta dengan seluruh
rakyat Indonesia, pemerintah RI serta segenap alat-alat kekuasaan negara,
membina dan membela dasar-dasar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dalam
kedudukan apa pun juga adanya”. (Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi,
Dep.Kominfo, 2005)
Untuk menindaklanjuti hasil
Munas, dan dalam upaya untuk mempergiat pembangunan dilaksanakan Musyawarah
Nasional Pembangunan. Musyawarah ini bertujuan khusus untuk membahas dan
merumuskan usaha-usaha pembangunan sesuai dengan keinginan daerah. Oleh karena
itu, kegiatan ini dihadiri juga oleh tokoh-tokoh pusat dan daerah serta semua
pemimpin militer dari seluruh teritorium, kecuali Letkol. Achmad Husein dari Komando
Militer Sumatera Tengah.
Perlu kalian ketahui bahwa pada
masa Demokrasi Parlementer ini luas wilayah Indonesia tidak seluas wilayah
Indonesia saat ini. Karena Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial
terkait dengan batas wilayah, Zeenen Maritieme Kringen Ordonantie, 1939 yang
dalam pasal 1 menyatakan bahwa:
“laut territorial Indonesia itu lebarnya 3 mil diukur dari garis air
rendah (laagwaterlijn) dari pada pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan
bagian dari wilayah daratan (grondgebeid) dari Indonesia.”
Berdasarkan pasal tersebut,
Indonesia jelas merasa dirugikan, lebar laut 3 mil dirasakan tidak cukup
menjamin dengan sebaik-baiknya kepentingan rakyat dan negara. Batas 3 mil dari
daratan menyebabkan adanya laut-laut bebas yang memisahkan pulau-pulau di
Indonesia. Hal ini menyebabkan kapal-kapal asing bebas mengarungi lautan
tersebut tanpa hambatan. Kondisi ini akan menyulitkan Indonesia dalam melakukan
pengawasan wilayah Indonesia. Sebagai suatu negara yang berdaulat Indonesia
berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu
untuk melindungi keutuhan dan keselamatan Republik Indonesia. Melihat kondisi
inilah kemudian pemerintahan Kabinet Djuanda mendeklarasikan hukum teritorial
kelautan nusantara yang berbunyi:
Segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau
atau bagan pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan
tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada
wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian
dari pada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari pada
Negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini
bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/
menganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. (Sumber: Hasjim Djalal,
2006)
Dari deklarasi tersebut dapat
kita lihat bahwa faktor keamanan dan pertahanan merupakan aspek penting, bahkan
dapat dikatakan merupakan salah satu sendi pokok kebijaksanaan pemerintah
mengenai perairan Indonesia. Dikeluarkannya deklarasi ini membawa manfaat bagi
Indonesia yaitu mampu menyatukan wilayah-wilayah Indonesia dan sumber daya alam
dari laut bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Deklarasi tersebut kemudian
dikenal sebagai Deklarasi Djuanda.
Deklarasi Djuanda mengandung
konsep bahwa tanah air yang tidak lagi memandang laut sebagai alat pemisah dan
pemecah bangsa, seperti pada masa kolonial, namun harus dipergunakan sebagai
alat pemersatu bangsa dan wahana pembangunan nasional. Deklarasi Djuanda
membuat batas kontinen laut kita diubah dari 3 mil batas air terendah menjadi
12 mil dari batas pulau terluar. Kondisi ini membuat wilayah Indonesia semakin
menjadi luas dari sebelumnya hanya 2.027.087 km2 menjadi 5.193.250 km2 tanpa
memasukan wilayah Irian Barat, karena wilayah itu belum diakui secara
internasional. Hal ini berdampak pula terhadap titik-titik pulau terluar yang
menjadi garis batas yang mengelilingi RI menjadi sepanjang 8.069,8 mil laut. Meskipun
Deklarasi Djuanda belum memperoleh pengakuan internasional, pemerintah RI
kemudian menetapkan deklarasi tersebut menjadi UU No. 4/PRP/1960 tentang
perairan Indonesia.
Dikeluarkannya Deklarasi Djuanda
membuat banyak negara yang keberatan terhadap konsepsi landasan hukum laut
Indonesia yang baru. Untuk merundingkan penyelesaian masalah hukum laut ini,
pemerintah Indonesia melakukan harmonisasi hubungan diplomatik dengan
negara-negara tetangga. Selain itu Indonesia juga melalui konferensi Jeneva
pada tahun 1958, berusaha mempertahankan konsepsinya yang tertuang dalam
deklarasi Djuanda dan memantapkan Indonesia sebagai Archipelagic State
Principleatau negara kepulauan.
Deklarasi Djuanda ini baru bisa
diterima di dunia internasional setelah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut
PBB yang ke-3 di Montego Bay (Jamaika) pada tahun 1982 (United Nations
Convention On The Law of The Sea/ UNCLOS 1982). Pemerintah Indonesia kemudian
meratifikasinya dalam UU No.17/ 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa
Indonesia adalah negara kepulauan. Setelah diperjuangkan selama lebih dari dua
puluh lima tahun, akhirnya pada 16 November 1994, setelah diratifikasi oleh 60
negara, hukum laut Indonesia diakui oleh dunia internasional. Upaya ini tidak
lepas dari perjuangan pahlawan diplomasi kita, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja
dan Prof. Dr. Hasjim Djalal, yang setia mengikuti berbagai konferensi tentang
hukum laut yang dilaksanakan PBB dari tahun 1970an hingga tahun 1990an.
Pada masa pemerintahan Presiden
Abdurrahman Wahid, tanggal 13 Desember dicanangkan sebagai hari Nusantara dan
ketika masa Presiden Megawati dikeluarkan keputusan Presiden No. 126/2001
tentang hari Nusantara dan tanggal 13 resmi menjadi hari perayaan nasional.
2. Sistem Kepartaian
Partai politik merupakan suatu kelompok
terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan
cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh,
merebut dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi munculnya
partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan.Paska proklamasi kemerdekaan,
pemerintahan RI memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai
perwakilan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945. Keberadaan parlemen, dalam hal
ini DPR dan MPR, tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi
politik, yaitu partai politik. Berkaitan dengan hal tersebut, pada 23 Agustus
1945 Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia
sebagai partai tunggal, namun keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan.
Gagasan pembentukan partai baru
muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3
November 1945. Melalui maklumat inilah gagasan pembentukan partai-partai
politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai-partai politik baru.
Diantara partai-partai tersebut tergambar dalam bagan berikut ini;
Sistem kepartaian yang dianut
pada masa demokrasi liberal adalah multi partai. Pembentukan partai politik ini
menurut Mohammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih
lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan
untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah
meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Walaupun
pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan
kepentingan golongan dari pada kepentingan nasional. Partai-partai politik yang
ada saling bersaing, saling mencari kesalahan dan saling menjatuhkan.
Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak
memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang
sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal inilah yang
menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet, kabinet tidak
berumur panjang sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana
mestinya yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang
politik, sosial ekonomi dan keamanan.Kondisi inilah yang mendorong Presiden
Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang
akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi
terpimpin.
3. Pemilihan Umum 1955
Pelaksanaan pemilihan umum 1955
bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan
dewan Konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang
ada serta oleh kelompok perorangan. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah
dirancang sejak kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955)
dengan membentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada 31 Mei 1954.
Namun pemilihan umum tidak dilaksanakan pada masa kabinet Ali I karena
terlanjur jatuh. Kabinet pengganti Ali I yang berhasil menjalankan pemilihan
umum, yaitu kabinet Burhanuddin Harahap.Pelaksanaan Pemilihan Umum pertama
dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2139 kecamatan
dan 43.429 desa. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama
untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September 1955 dan
tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante (badan pembuat
Undang-undang Dasar) dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Pada pemilu pertama
ini 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara.
Pemilihan umum 1955 merupakan
tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan
umum ini menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat
telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Banyak
kalangan yang menilai bahwa pemilihan umum 1955 merupakan pemilu yang paling
demokratis yang dilaksanakan di Indonesia.
Presiden Soekarno dalam pidatonya
di Istana Negara dan Parlemen pada 17 Agustus 1955 menegaskan bahwa “pemilihan
umum jangan diundurkan barang sehari pun, karena pada pemilihan umum itulah
rakyat akan menentukan hidup kepartaian kita yang tidak sewajarnya lagi,
rakyatlah yang menjadi hakim”.
Penegasan ini dikeluarkan karena
terdapat suara-suara yang meragukan terlaksananya pemilu sesuai dengan jadwal
semula.Dalam proses pemilihan umum 1955 terdapat 100 partai besar dan kecil
yang mengajukan calon-calonnya untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 82
partai besar dan kecil untuk Dewan Konstituante. Selain itu masih ada 86
organisasi dan perseorangan akan ikut dalam pemilihan umum. Dalam pendaftaran
pemilihan tidak kurang dari 60% penduduk Indonesia yang mendaftarkan namanya
(kurang lebih 78 juta), angka yang cukup tinggi yang ikut dalam pesta demokrasi
yang pertama. (Feith, 1999)
Pemilihan umum untuk anggota DPR
dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Hasilnya diumumkan pada 1 Maret
1956.
Urutan perolehan suara terbanyak
adalah PNI, Masyumi, Nahdatul Ulama dan PKI. Empat perolehan suara terbanyak
memperoleh kursi sebagai berikut :
Pemilihan Umum 1955 menghasilkan
susunan anggota DPR dengan jumlah anggota sebanyak 250 orang dan dilantik pada
tanggal 24 Maret 1956 oleh Presiden Soekarno. Acara pelantikan ini dihadiri
oleh anggota DPR yang lama dan menteri-menteri Kabinet Burhanudin Harahap.
Dengan terbentuknya DPR yang baru maka berakhirlah masa tugas DPR yang lama dan
penunjukkan tim formatur dilakukan berdasarkan jumlah suara terbanyak di DPR.
Pemilihan Umum 1955 selain memilih anggota DPR juga memilih anggota Dewan
Konstituate. Pemilihan Umum anggota Dewan Konstituante dilaksanakan pada 15
Desember 1955. Dewan Konstituante bertugas untuk membuat Undang-undang Dasar
yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara 1950. Hal ini sesuai dengan
ketetapan yang tercantum dalam pasal 134 UUD Sementara 1950 yang berbunyi,
“Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama pemerintah
selekas-lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang akan
menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini”.
Berdasarkan hasil pemilihan
tanggal 15 Desember 1955 dan diumumkan pada 16 Juli 1956, perolehan suara
partai-partai yang mengikuti pemilihan anggota Dewan Konstituante urutannya
tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota legislatif, empat besar partainya
adalah PNI, Masyumi, NU dan PKI.
Keanggotaaan Dewan Konstituante
terdiri dari anggota hasil pemilihan umum dan yang diangkat oleh pemerintah.
Pemeritah mengangkat anggota Konstituate jika ada golongan penduduk minoritas
yang turut dalam pemilihan umum tidak memperoleh jumlah kursi sejumlah yang
ditetapkan dalam UUD S 1950. Kelompok minoritas yang ditetapkan jumlah kursi
minimal adalah golongan Cina dengan 18 kursi, golongan Eropa dengan 12 kursi
dan golongan Arab 6 kursi.
Dalam sidang-sidang Dewan
Konstituante yang berlangsung sejak tahun 1956 hingga Dekrit Presiden 5 Juli
1959 tidak menghasilkan apa yang diamanatkan oleh UUD S 1950. Dewan memang
berhasil menyelesaikan bagian-bagian dari rancangan UUD, namun terkait dengan
masalah dasar negara, Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan perbedaan
yang mendasar diantara usulan dasar negara yang ada. Pembahasan mengenai dasar
negara mengalami banyak kesulitan karena adanya konflik ideologis antar partai.
Dalam sidang Dewan Konstituante muncul tiga usulan dasar negara yang diusung
oleh partai-partai; Pertama, Dasar negara Pancasila diusung antara lain oleh
PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki; Kedua, Dasar negara Islam diusung
antara lain oleh Masyumi, NU dan PSII; Ketiga, Dasar negara Sosial Ekonomi yang
diusung oleh
Partai Murba dan Partai Buruh.
Ketiga usulan dasar negara ini kemudian mengerucut menjadi dua usulan Pancasila
dan Islam karena Sosial ekonomi tidak memperoleh dukungan suara yang mencukupi,
hanya sembilan suara.Dalam upaya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat terkait
dengan masalah dasar negara, kelompok Islam mengusulkan kepada pendukung
Pancasila tentang kemungkinan dimasukannya nilai-nilai Islam ke dalam
Pancasila, yaitu dimasukkannya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai pembukaan
undang-undang dasar yang baru. Namun usulan ini ditolak oleh pendukung
Pancasila. Semua upaya untuk mencapai kesepakatan diantara dua kelompok menjadi
kandas dan hubungan kedua kelompok ini semakin tegang. Kondisi ini membuat
Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan pekerjaannya hingga pertengahan
1958. Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno dalam amanatnya di depan sidang
Dewan Konstituante mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945. Konstituante harus
menerima UUD 1945 apa adanya, baik pembukaan maupun batang tubuhnya tanpa
perubahan.
Menyikapi usulan Presiden, Dewan
Konstituante mengadakan musyawarah dalam bentuk pemandangan umum. Dalam
sidang-sidang pemandangan umum ini Dewan Konstituante pun tidak berhasil
mencapai kuorum, yaitu dua pertiga suara dari jumlah anggota yang hadir. Tiga kali
diadakan pemungutan suara tiga kali tidak mencapai kourum, sehingga ketua sidang
menetapkan tidak akan mengadakan pemungutan suara lagi dan disusul dengan masa
reses (masa tidak bersidang). Ketika memasuki masa sidang berikutnya beberapa
fraksi tidak akan menghadiri sidang lagi. Kondisi inilah mendorong suasana
politik dan psikologis masyarakat menjadi sangat genting dan peka. Kondisi ini
mendorong KSAD, Jenderal Nasution, selaku Penguasa Perang Pusat (Peperpu)
dengan persetujuan dari Menteri Pertahanan sekaligus Perdana Menteri Ir.
Djuanda, melarang sementara semua kegiatan politik dan menunda semua sidang
Dewan Konstituante.
Presiden Soekarno mencoba mencari
jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan mengadakan
pembicaraan dengan tokoh-tokoh pemerintahan, anggota Dewan Nasional, Mahkamah
Agung dan pimpinan Angkatan Perang di Istana Bogor pada 4 Juli 1959. Hasil dari
pembicaraan itu esok harinya, Minggu 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menetapkan
Dekrit Presiden 1959 di Istana Merdeka. Isi pokok dari Dekrit Presiden tersebut
adalah membubarkan Dewan Konstituante, menyatakan berlakunya kembali UUD 1945
dan menyatakan tidak berlakunya UUD Sementara 1950. Dekrit juga menyebutkan
akan dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan
Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dalam waktu sesingkat-singkatnya.
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER