Pengembalian Irian Barat

Hasil dari Konferensi Meja Bundar/ KMB dengan cara tegas sudah diputuskan bahwa msumberah Irian Barat akan dibahas setahun seusai KMB ditandatangani, namun kenyataannya Belanda tetap merasa berat bahkan terlihat hendak ingin tetap menjadikan Irian barat sebagai bagian dari negara Belanda ( dekolonisasi) . Bahkan Belanda dengan cara terang-terangan di tahun 1953 dalam forum PBB menyampaikan niatnya untuk membentuk “ Negara Papua “ yang lepas dari Indonesia . Usaha licik Belanda tersebut berhasil digagalkan oleh Indonesia .

Menanggapi gelagat yang tak baik dari pihak Belanda terhadap msumberah Irian Barat ini, maka di tahun 1954 pemerintah Indonesia mengurungkan kesepakatan Uni Indonesia–Belanda, sebab dirasakan tak berguna untuk Indonesia. Dilanjutkan di tahun 1956 pihak Indonesia menyebutkan pembatalan hasil KMB, sebab dikualitas Belanda tak menepati putusan terkait Irian Barat. Perbuatan Indonesia sebagai reaksi atas sikap Belanda dalam menyelesaikan msumberah Irian Barat ini semakin berlanjut dalam bentuk :perjuangan melalui jalur diplomasi maupun dengan perjuangan fisik/jasmani .

Perjuangan Diplomasi

Pemerintah Indonesia dalam usaha pembebasan Irian Barat  dengan jalur diplomasi alias menempuh penyelesaian dengan jalan damai, diantaranya merupakan sebagai berikut :

1. Pembatalan perundingan KMB; Tanggal 3 Mei 1956 Indonesia membatalkan hasil hubungan dengan Belanda berdasarkan perundingan KMB yang dilakukan dengan cara sepihak oleh Indonesia dengan dikeluarkannya Undang- undang  Nomor: 13 tahun 1956
2. Pembentukan Provinsi Irian Barat : Tanggal 17 Agustus 1956 diselenggarakan pembahasan terkait pembentukan pemerintahan sementara Irian Barat, yang pelantikannya dilaksanakan tanggal 23 September 1956 . Pemerintahan sementara Irian Barat berpusat di Soa Siu, di Pulau Tidore  . Pemangku jabatan oleh Zainal Abidin Syah, sultan Tidore.
3. Konferensi Asia – Afrika: Konferensi Asia – Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 - 24 April 1955 dihadiri 29 negara , antara lain menghasilkan sokongan terhadap Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat dari dominasi/kekuasaan Belanda.
4. Perjuangan diplomasi di forum PBB : Kelompok informal yang anggotanya dari negara- negara Asia–Afrika mempunyai pengaruh lumayan kuat di PBB. Faktor ini dikegunaaankan oleh Ali Sastroamidjojo yang saat itu sebagai perdana menteri (kabinet Ali) , untuk mencari penyelesaian msumberah Irian Barat di PBB
5. Tahun 1961 melalui sidang Majelis Umum PBB , msumberah Irian Barat diperdebatkan . Saat itu Sekjend PBB: U Than meminta terhadap seorang diplomat Amerika Serikat; Eisenhower Bunker untuk mengemukakan usul tentang penyelesaian msumberah Irian Barat, yang kemudian dikenal dengan istilah “Usul Bunker“. Isi usul Bunker merupakan  supaya Belanda menyerahkan Irian Barat terhadap RI  dalam jangka waktu 2 tahun dengan perantaraan PBB. Pemerintah RI menerima usul tsb tetapi meminta supaya waktunya diperpendek, sedangkan pemerintah Belanda menyebutkan akan melepaskan Irian untuk ditempatkan dibawah perwakilan (Trusteeship) PBB  serta membentuk “Negara Papua“ Pasti saja gagasan Belanda ini ditolak mentah-mentah oleh Indonesia .

Perjuangan dengan konfrontasi politik serta ekonomi

Sebagai langkah awal dalam melaksanakan konfrontasi ini pada tahun 1957 dibentuklah Front Nasional Pembebasan Irian Barat , yang mengadakan aksi- aksi pembebasan Irian Barat yang dilancarkan di seluruh tanah air.

Konfrontasi politik :

1. Pada tanggal 5  Desember 1957 pemerintah Indonesia menghentikan  kegiatan konsuler Belanda di Indonesia.
2. Pada tanggal 17 Agustus 1960 dalam peringatan proklamasi kemerdekaan RI, presiden Soekarno memberi tau pidato yang berjudul : “ Jalannya Revolusi Kami Bagaikan Malaikat Turun dari Langit ( JAREK ) “, sekaligus menandai pemutusan hubungan diplomatik Indonesia – Belanda , sebagai tasumsi RI atas sikap penerintah Belanda yang menolak penyelesaian dengan cara damai.
3. Untuk mendukung konfrontasi militer di bulan Desember 1960 pemerintah mengirimkan misi ke Uni Sovyet dipimpin oleh  A.H. Nasution  yang menjabat menteri keamanan nasional ,  untuk membeli persenjataan serta peralatan perang  lainnya .
4. Pada tanggal 19 Desember 1961 bertempat di Yogyakarta presiden Soekarno mengadakan pembahasan mengenai perjuangan pengembalian Irian Barat dengan perjuangan senjata  . Faktor itu dikenal dengan nama  Tri Komando Rakyat alias Tipsora yang berisi : Gagalkan pembentukan negara Papua buatan kolonial Belanda; Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah ai Indonesia; Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan serta kesatuan tanah air Indonesia

Konfrontasi ekonomi ;

1. Untuk menekan pihak Belanda supaya melepaskan kekuasaannya di Irian Barat , pemerintah RI yang didukung segenap rakyat Indonesia mengadakan konfrontasi bidang ekonomi dalam bentuk :
2. Pemogokan buruh : Pada tanggal 18 November  1957 , diselenggarakan rapat umum rakyat Jakarta yang intinya menuntut pembebasan Irian Barat dari belenggu Belanda. Aksi ini disertai dengan pemogokan buruh pada semua perusahaan Belanda yang ada di Jakarta
3. Tanggal 2 Desember 1957 , pemerintah Indonesia melarang beredarnya film- film Belanda di Indonesia.,& melarang perusahaan angkutan laut Belanda berlabuh di Jakarta
4. Tahun 1958 pemerintah Indonesia mengeluarkan PP No 23 tahun 1958 mengenai pengambil-alihan modal serta perusahaan Belanda di Indonesia . Beberapa perusahaan Belanda yang diambil alih pemerintah RI antara lain : Nederlandsche Handel Maatschappij NV , di bulan Desember 1957 , yang saat ini menjadi Bank Dagang Negara; Bank Escomto , pada tanggal 9 Desember 1957; Percetakan De Unie , di bulan Desember 1957 & Perusahaan Phillips serta KLM di bulan Desember 1957

Tri Komando Rakyat

Langkah- langkah yang diambil pemerintah RI dalam melaksanakan Tipsora tersebut merupakan  membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat  pada tanggal 2 Januari 1962 , dengan tugas :

1. Merencanakan, mempersiapkan serta menyelenggarakan operasi-operasi militer dengan tujuan mengembalikan wilayah provinsi Irian Barat kedalam kekuasaan negara Republik Indonesia;
2. Mengembangkan situasi militer di wilayah provinsi Irian Barat sesuai dengan taraf – taraf perjuangan di bidang diplomasi Berusaha supaya dalam  waktu yang sesingkat- singkatnya di wilayah provinsi  Irian Barat dengan cara de facto diciptakan daerah- daerah  yang diduduki unsur- unsur kekuasaan / pemerintah RI;
3. Bertindak sebagai panglima komando Tipsora merupakan Mayjend Soeharto, wakil I : panglima Kol. Laut Subono , wakil II : panglima Kol. Udara : Leo Watimena  serta sebagai Ka Staf Perpaduan merupakan Kol. Achmad Taher .

Dalam menjalankan tugasnya komando Mandala melancarkan operasi- operasi  pembebasan  Irian Barat dalam tiga fase;

Fase pertama merupakan fase Infiltrasi  dilaksanakan hingga akhir tahun 1962 . Fase ini berupa memasukkan kompi- kompi ke kurang lebih target tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto.  Pada bagian inilah pada tanggal 15 Januari 1962 gugur Komodor Yos Sudarso , kapten Wiratno  serta kapal RI Macan Tutul di perairan laut Aru . Oleh sebab itu untuk mengenang momen tsb setiap tanggal 15 Januari diperingati sebagai hari Bahari TNI Angkatan Laut.

Melalui fase infiltrasi ini sukses mendaratkan pasukan TNI serta para sukarelawan di beberapa tempat di Irian Barat . Nama operasi yang dilancarkan dalam  fase infiltrasi ini merupakan :

1. Operasi Banteng di Fakfak serta Kaimana
2. Operasi Srigala di kurang lebih Sorong serta Teminabaun
3. Operasi Naga di Merauke
4. Operasi Jatayu di Sorong , Kaimana serta Merauke

Fase kedua, disebut fase  Eksploitasi , dimulai awal tahun  1963 dengan mengadakan serangan terbuka  terhadap induk  militer lawan, serta menduduki pos- pos pertahanan musuh paling penting. Melalui operasi Jayawijaya , angkatan laut Mandala dibawah ceo kolonel Sudomo membentuk Angkatan Tugas Amphibi  17 .

Pada masa perebutan Irian Barat inilah dikenal tokoh sukarelawati : Herlina, yang sangat gigih serta gencar dalam meperbuat serangan- serangan menyusup ke daerah pedalaman Irian Barat . Atas nama pemerintah RI, presiden Soekarno  menganugerahkan “ Pending Emas “ terhadap Herlina atas jasa- jasanya itu.

Fase ketiga , yaitu fase Konsolidasi , dilaksanakan awal tahun 1964 dengan tujuan menegakkan kekuasaan RI dengan cara utama di seluruh Irian Barat.

Persetujuan New York

Pada tanggal  15 Agustus 1962 ditandatangani persetujuan antara Indonesia serta Belanda di Markas Besar PBB di New York , yang kemudian dikenal dengan Persetujuan New York.

Adapun isi perjanjian New York antara lain;

1. Tanggal  1 Oktober 1962  kekuasaan Belanda atas Irian Barat beres : Untuk selanjutnya Irian Barat dikuasai oleh pemerintah sementara PBB  yang disebut UNTEA ( United Nations Temporary Execative Auyhority ) . Sejak itulah bendera Belanda diturunkan  diganti dengan  bendera PBB,
2. Tanggal 1 Oktober 1962 - 1 Mei 1963  Irian Barat berada dibawah kekuasaan PBB; Pemerintahan sementara PBB (UNTEA) berada dibawah ceo Jalal Abdoh  dari Iran , sedangkan sebagai gubernur Irian Barat yang petama merupakan E.J. Bonay, putra orisinil Irian Barat. Untuk menjamin keamanan di Irian Barat PBB membentukUnited Nations Security Forces (UNSF) dibawah ceo  Brigadir Jenderal Said Uddin Khan dari Pakistan . Dengan cara berangsur- angsur angkatan perang Belanda dipulangkan serta sebagian ditempatkan dibawah pengawasan PBB serta tak diperbolehkan untuk kegiatan operasi militer. Antara Irian Barat serta daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas,
3. Tanggal 31 Desember 1962 bendera merah putih  berkibar disamping bendera PBB,
4. Tanggal 1 Mei 1963 dengan cara resmi PBB menyerahkan Irian Barat terhadap pemerintah RI,
5. Sebagai bagian dari Persetujuan New York Indonesia menerima keharusan untuk mengadakan “ Penentuan Pendapat Rakyat “ ( Ascertainment of the wishes of the people ) alias dikenal dengan istilah PEPERA , di Irian Barat sebelum  akhir tahun 1969 . Dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak : Belanda – Indonesia akan menerima  keputusan  hasil penentuan pendapat rakyat Irian Barat itu.

Pengertian penting Penentuan pendapat rakyat ( Pepera )

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Persetujuan New York yang sudah ditandatangani pihak Belanda – Indonesia, maka sebelum  akhir tahun 1969 diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat ( Pepera)  yang dilaksanakan dalam 3 bagian;

1. Bagian pertama; dilaksanakan tanggal  24 Maret 1969, berupa konsultasi dengan dewan- dewan kabupaten di Jayapura mengenai tata tutorial pelaksanaan Pepera,
2. Bagian kedua; dilaksanakan pemilihan  anggota Dewan Musyawarah Pepera. Kegiatan ini sukses memilih 1.026 anggota  ( 983 laki- laki, 43 perempuan )  dari delapan kabupaten di Irian Barat. Kegiatan ini beres di bulan Juni  1969,
3. Bagian Ketiga; pelaksanaan Pepera yang berjalan di kabupaten- kabupaten , mulai tanggal 14 Juli 1969 di Merauke serta beres tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura .Pelaksanaan Pepera tersebut disaksikan oleh utusan PBB, utusan  Belanda serta utusan Australia.

Dari pelaksanaan Pepera itu hasilnya menunjukkan bahwa rakyat Irian Barat ingin tetap bersatu dengan Republik Indonesia , serta Belanda dengan rela menerima kenyataan itu.

Hasil- hasil Pepera tersebut dibawa ke sidang umum PBB  oleh  Ortis Sanz, duta besar PBB yang menyaksikan dengan cara langsung setiap bagian pelaksanaan Pepera itu.

Tanggal 19 November 1969 dalam Sidang Umum Dewan Keamanan PBB ke-24 menyetujui resolusi Belanda, Muangthai, Malaysia, Belgia, Luxemburg serta Indonesia ,  menerima hasil- hasil Pepera yang sudah dilaksanakan sesuai dengan jiwa serta isi Persetujuan New York.

Demikianlah ulasan singkat yang pada kesempatan ini dapat dibahas disini, semoga bermanfaat & sampai jumpa.

Share this post

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER