Sejarah Terbentuknya BPUPKI dan PPKI (Lengkap)
Pada 1943 perang pasifik mulai
berbalik arah, tentara Jepang yang awalnya mampu dengan mudah mengalahkan tentara
Sekutu, menjadi ber-sifat defensik dan Tentara Sekutu bergerak ofensif untuk
merebut kembali wilayah - wilayahnya di Asia hingga Pasifik.
Pemerintah Jepang dan penguasa
militer di Tokyo akhir-nya meninjau kembali sikap mereka terhadap kemerdekaan
Indonesia. Tanggal 16 Juni 1943 dalam sidang ke- 82 Parlemen Jepang di Tokyo
Perdana Menteri Jenderal Hideki Tojo mengumumkan tentang pemberian kesempatan
bangsa Indonesia untuk berperan serta dalam politik dan pemerintahan. Tanggal 7
Juli 1943 Perdana Menteri Tojo berkunjung ke Jakarta dan ber-pidato di lapangan
Ikada mengenai janji kemerdekaan Indonesia dari pemerintah Jepang. Untuk
menindak lanjutinya pada 5 September 1943 dibentuklah “Chuo Sang-In” / Dewan
Pertimbangan Pusat, lalu dilanjutkan dengan dibentuk “Syu Sangi Kai” atau
disebut Dewan Pertimbangan Daerah untuk
tiap- tiap karisidenan (Syu).
Pada bulan November 1943 di
Tokyo diadakan konferensi Asia Timur Raya, maka negara- negara yang telah
diberi kemerdekaan di undang seperti negara Philipina, Thailand, Burma dan
pemerintah boneka Jepang di Cina. Sedang-kan India diundang sebagai pengamat.
Dan Indonesia sama sekali tidak dilibatkan. Hanya, setelah konferensi Asia
Timur Raya selesai, Sukarno, Moh. Hatta dan Ki Hajar Dewantara diundang untuk
berkunjung ke Jepang dan bertemu dengan Kaisar Jepang dan Perdana Menteri Tojo.
Akan tetapi dalam pertemuan tersebut, pemerintah Jepang tidak memberikan isyarat
tentang kemerdekaan bahkan permohonan untuk menggunakan lagu kebangsaan
“Indonesia Raya” dan bendera Nasional juga ditolak.
Pada bulan Agustus 1944 situasi pertahanan Jepang semakin buruk, moral
masyarakat dan tentara Jepang mengalami kemerosotan serta produksi untuk
keperluan perang pun menurun. Sebelumnya, pada bulan Juli 1944 kepulauan Saipan
yang strategis dapat di rebut Sekutu. Faktor- faktor itu yang menyebabkan
kabinet Perdana Menteri Tojo jatuh pada 17 Juli 1944 dan lalu di ganti oleh
Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso. Langkah yang ditempuh P.M Koiso berusaha
untuk mempertahankan pengaruhnya pada rakyat di wilayah yang didudukinya ialah
dengan cara memberikan janji kemerdekaan. Pada 7 September 1944 dalam sidang
parlemen Jepang ke -85 yang diselengarakan di Tokyo, P.M Koiso mengumumkan
bahwa pemerintah Jepang memperkenankan bahwa Hindia Belanda (Indonesia) untuk
merdeka di kemudian hari.
Tujuan pemberian kemerdekaan itu adalah :
1. Untuk mendapat simpati dan popularitas dari rakyat Indonesia.
2. Untuk mengembangkan kebijaksanaan Imperium Asia Timur Raya.
3. Guna memanfaatkan situasi untuk keperluan perang.
Namun Deklarasi P.M Koiso tentang kemerdekaan Indonesia tidak-lah diikuti
langkah yang nyata kearah perwujudan kemerdekaan Indonesia. Melainkan
disebabkan pemerintah Jepang menganggap bahwa mengatasi krisis perang dengan
Sekutu lebih penting dan mendesak daripada masalah kemerdekaan Indonesia.
Pada 1944 setelah kepulauan Saipan jatuh ternyata tentara Jepang juga dapat
di pukul mundur oleh tentara Amerika Serikat tempatnya di kepulauan Solomon.
Kemudian Irian, Moratai juga dikuasainya. Pada 20 Oktober 1944, tentara Amerika
Serikat yang dipimpin Jenderal Douglas Mac Arthur mendarat di kepulauan Leyte
(Philipina). Dan 19 Februari 1945, benteng Iwo Jima gagal dipertahankan oleh
tentara Jepang. Pasukan Sekutu menyerang bagian-bagian wilayah Indonesia
seperti Halmahera, Ambon, Manado, Surabaya, serta Balikpapan. Menghadapi
situasi yang kritis ini, akhirnya pemerintah militer Jepang di bawah pimpinan
Saiko Shikian (Panglima Militer) yaitu Kumaciki Harada mengumumkan pembentukan
badan yaitu “Dokuritsu junbi Cosukai” atau “Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia” (BPUPKI) pada 1 Maret 1945. Tujuan
dibentuknya BPUPKI adalah untuk menyelidiki hal- hal
penting yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, politik dan tata pemerintahan
yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Ketua BPUPKI adalah Dr.
Rajiman Widyodiningrat.
Pada 28 Mei 1945 dimulailah upacara pembukaan sidang pertama BPUPKI di
gedung Cuo Sangi In, Jakarta. Pada 29 Mei 1945 - 1 Juni 1945 mengadakan sidang.
Pada sidang BPUPKI Mr. Muh. Yamin dan Ir. Sukarno menjadi pembicara yang
menyampaikan pidato yang mengusulkan kelima dasar filsafat negara yang di kenal
sebagai “Pancasila”.
Rumusan materi Pancasila yang pertama oleh Muh. Yamin tanggal 29 Mei 1945,
yang mengemukakan lima Azaz dan Dasar Negara kebangsaan Republik Indonesia
yaitu :
1. Peri Kebangsaan,
2. Peri Kemanusiaan,
3. Peri Ketuhanan,
4. Peri Kerakyatan,
5. Kesejahteraan Rakyat.
Pada 1 Juni 1945, Ir. Sukarno mengucapkan pidato-nya yang di kenal sebagai
lahir-nya Pancasila menurut Sukarno adalah :
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kelima dasar tersebut dinamakan Pancasila oleh Sukarno. Sesudah sidang
pertama tersebut, pada 22 Juni 1945 terbentuk Panitia Kecil yang terdiri dari
sembilan orang yang dikenal dengan “Panitia Sembilan”. Anggotanya para anggota
BPUPKI yaitu IR. Sukarno, Moh. Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis,
Abikusno Cokrosuyoso, K.H. Wakhid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim
dan Mr. Moh. Yamin. Panitia sembilan menghasilkan dokumen berisikan tujuan dan
maksud pendirian negara Indonesia merdeka yang dikenal dengan nama “Piagam
Jakarta” atau “Jakarta Charter”.
Rumusan Dasar Negara Indonesia tersebut yaitu :
1. Ke Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya,
2. (Menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan,
5. (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Sebelum rumusan disahkan, tokoh- tokoh agama Nasrani dari Indonesia Timur
menemui Moh. Hatta, agar meninjau lagi isi sila pertama. Akhirnya Drs. Moh.
Hatta berkonsultasi dengan empat para pemuka Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo,
Mr. Kasman Singodimejo, Wahid Hasyim, dan Mr. Teuku Mohammad Hasan. Hasilnya,
demi persatuan dan kesatuan bangsa, maka sila pertama di rubah “Ketuhanan Yang
Maha Esa”.
Tanggal 10 hingga 16 Juli 1945 diadakan sidang BPUPKI tentang perumusan
terakhir materi Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan juga membahas
Rencana Undang- Undang Negara Indonesia Merdeka. Panitia Perancang UUD di
ketuai IR. Sukarno. Panitia tersebut kemudian membentuk panitia kecil perancang
Undang- Undang Dasar yang beranggota tujuh (7), orang yaitu Prof. Dr. Mr.
Supomo, Mr. A.A. Maramis, Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr.R.P. Singgih,
dr. Sukiman dan H. Agus Salim . Hasil perumusan panitia kecil ini disempurnakan
dari segi bahasanya oleh panitia lain yaitu Prof. Dr. Mr. Supomo, H. Agus Salim
dan Prof. Dr. P.A. Husein Jayadiningrat.
Berkat kerja keras dan kesadaran anggota BPUPKI telah berhasil menyusun
produk- produk bagi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat Indonesia
harus sudah siap untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Karena berdasar
analisa dan perhitungan politik, tentara Jepang akan segera kalah dalam Perang
Dunia II atau Perang Asia Timur Raya.
Pembentukan PPKI
Pada 16 Mei 1945 di Bandung diselenggarakan Konggres Pemuda seluruh Jawa
yang di sponsori Angkatan Muda Indonesia. Sebenarnya Angkatan Muda Indonesia
dibentuk atas inisiatif Jepang pada pertengahan tahun 1944. Dalam
perkembangannya gerakan ini lebih bersifat anti Jepang. Konggres tersebut
antara lain dihadari oleh Djamal Ali, Chairul Saleh, Anwar Cokroaminoto dan Harsono
Cokroaminoto serta mahasiswa-mahasiswa IKA Daigaku, (Mahasiswa Sekolah Tinggi
Kedokteran) di Jakarta, dianjurkan agar para pemuda bersatu melaksanakan
proklamasi kemerdekaan bukan sebagai hadiah dari Jepang. Konggres tersebut
dalam suasana nasional kebangsaan Indonesia, Lagu “Indonesia Raya” dinyanyikan
tanpa menyanyikan lagu kebangsaan Jepang “Kimigayo”. Bendera Merah Putih
dikibarkan tanpa bendera Jepang, Hinomaru.
Dalam konggres tersebut antara lain menghasilkan dua resolusi yaitu: -
Semua golongan di Indonesia (utamanya golongan pemuda) dipersatukan dan
dibulatkan dibawah satu pimpinan nasional. - Dipercepatnya pelaksanaan
kemerdekaan Indonesia.
Ternyata konggres menyatakan dukungan dan kerjasama dengan Jepang dalam
usaha mencapai kemenangan terakhir. Pernyataan tentang kerja sama dengan Jepang
tersebut ditentang utusan pemuda dari Jakarta seperti Sukarni, Harsono
Cokroaminoto dan Chairul Shaleh. Mereka tidak mengambil bagian dalam gerakan
Angkatan Muda Indonesia dan menyiapkan organisasi kepemudaan yang lebih
radikal.
Pada tanggal 15 Juli 1945 para pemuda radikal tersebut membentuk organisasi
“Gerakan Angkatan Baru Indonesia” tujuannya yaitu mencapai persatuan pada semua
golongan masyarakat di Indonesia, menanamkan semangat yang revolusioner atas
kesadaran sebagai rakyat yang berdaulat, membentuk negara Indonesia,
mempersatukan kerjasama dengan Jepang, namun jika perlu bergerak sendiri
”Mencapai kemerdekaan dengan kekuatan sendiri”. Namun Gerakan Rakyat Baru tetap
harus tunduk pada Gunseiku (pemerintah militer Jepang). Dan ketika tanggal 28
Juli 1945 Gerakan Rakyat Baru diresmikan, dimana Jawa Hokokai dan Masyumi
digabung ternyata tokoh-tokoh golongan pemuda seperti Chairul Saleh, Sukarni,
Harsono Cokroaminoto dan Asmara Hadi menolak untuk bergabung. Nampak jelas
perselisihan paham antar
Pembentukan PPKI (Dokuritsu Jumbi Iinkai) dilaksanakan tanggal 7 Agustus
1945, maka saat itu juga BPUPKI (Dokuritsu Jumbi Cosakai) dibubarkan. Anggota
PPKI dipilih oleh Jenderal Besar Terauchi (Panglima Perang Tertinggi di seluruh
Asia Tenggara). Untuk pengangkatan tersebut, jenderal Terauci memanggil tiga
tokoh nasional terdiri Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Radfiman Widyodiningrat.
Pada tanggal 9 Agustus 1945 mereka bertiga berangkat menuju di markas Jenderal.
Terauci di Vietnam Selatan. Dalam pertemuan di Dalath (Vietnam Selatan) pada
tanggal 12 Agustus 1945, Terauci menyampaikan kepada tokoh-tokoh Indonesia
bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan memberikan kemerdekaan kepada
Indonesia. Untuk pelaksanaannya telah dibentuk PPKI sampai menunggu persiapan
selesai.
Sementara itu, untuk wilayah Indonesia pasca kemerdekaan ada tiga usulan
yaitu : - Seluruh bekas Hindia Timur Belanda - Seluruh bekas Hindia Timur
Belanda ditambah dengan Malaya, tetapi tidak mencakup Papua. - Seluruh bekas
Hindia Timur Belanda, ditambah dengan Malaya, Borneo, Timur Portugis dan Papua
serta pulau-pulau yang berdekatan dengannya.
Namun terdapat perbedaan antara pemerintah Jepang dengan tokoh-tokoh
nasional. Jepang beranggapan bahwa pemberian kemerdekaan dilakukan secara
bertahap dari satu daerah ke daerah lain, alasannya tingkat persiapan tiap
wilayah berbeda-beda. Namun tokoh-tokoh nasional bersikeras agar kemerdekaan
diberikan kepada seluruh Indonesia sekaligus. PPKI keanggotaannya terdiri dari
21 orang dari seluruh Indonesia. Ketuanya Ir. Sukarno dan wakil Moh. Hatta.
Tugas PPKI adalah bertindak sebagai badan yang mempersiapkan penyerahan
kekuasaan pemerintahan dari tentara Jepang kepada badan tersebut.
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER