Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam setiap peraturan perundang-undangan yang telah ada, baik itu ketetapan, keputusan, kebijakan pemerintah, program-program pembangunan & peraturan-peraturan lain yang pada hakikatnya merupakan nilai-nilai dasar Pancasila.

Source: Pihak Ketiga

Pengkajian Pancasila secara Filsofis dimaksudkan untuk mencapai hakikat/makna yang terdalam dari Pancasila. Berdasarkan analis makna Pancasila diharapkan akan diperoleh makna yang akurat & mempunyai nilai Filsofis. Dengan begitu, penyelenggaraan negara harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

a. Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

• Pengakuan adanya sebab pertama (causa prima) yakni Tuhan Yang Maha Esa.
• Tidak memaksa warga negara untuk beragama, namun diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku.
• Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing & beribadah menurut agamanya.
• Menjamin perkembangan & tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat & dalam beragama.
• Atheisme dilarang hidup & berkembang di Indonesia.
• Negara memfasilitasi bagi tumbuh berkembangnya agama & iman warga negara & menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama.

b. Nilai Sila Kemanusiaan yang Adil & Beradab

• Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal tersebut juga bersifat universal.
• Mewujudkan keadilan & peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan & peradaban yang tidak pasif, yakni perlu pelurusan & penegakan hukum yang kuat, apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupam bermasyarakat.

c. Nilai Sila Persatuan Indonesia

• Nasionalisme.
• Cinta bangsa & tanah air.
• Menggalang persatuan & kesatuan bangsa.
• Menghilangkan penonjolan kekuatan/kekuasaan, keturunan, & perbedaan warna kulit.
• Menumbuhkan rasa senasib & sepenanggulangan.

d. Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

• Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, & untuk rakyat.
• Permusyawaratan, yakni mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama.
• Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama, perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama.
• Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat & negara Indonesia, yakni terletak pada permusyawaratan rakyat.

e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

• Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat bisa bekerja sesuai dengan bidangnya.
• Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis & berkelanjutan.
• Seluruh kekayaan alam & sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.

Demikianlah artikel mengenai Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Semoga artikel ini dapat memberikan Informasi bagi kita semua.

[Telah di Revisi]

Share this post

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER