Pembangunan Masyarakat Indonesia
1. Upaya-Upaya Yang
Dilakukan Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia
Bangsa Indonesia telah melewati dinamika yang luar biasa.
Dinamika tersebut terlihat dalam catatan sejarah, yakni:
(1) sejak
kedatangan nenek moyang dari Yunan (Dataran Cina Selatan),
(2) datangnya
pengaruh Hindu-Budha dari India,
(3) datangnya
pengaruh Islam yang dibawa oleh para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat,
(4) datangnya
kaum kolonialis dan imperialis yang membelenggu kehidupan bangsa Indonesia,
(5) pendobrakan
bangsa Indonesia terhadap kekuatan kolonialis dan imperialis yang dilanjutkan
dengan penegakan negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat,
dan
(6) adanya
isu-isu baru yang berkaitan dengan demokratisasi, isu-isu penegakan HAM,
isu-isu yang berhubungan dengan sekularisasi, efisiensi, industrialisasi, dan
lain sebagainya yang mewarnai peri kehidupan bangsa Indonesia.
Sebagaimana bangsa-bangsa lain di dunia, bangsa Indonesia
telah dan sedang menggalakkan pembangunan masyarakat ke arah modernisasi.
Modernisasi yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk membentuk
masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itulah disusun tahapan-tahapan
pembangunan secara sistematis, baik yang bersifat jangka pendek maupun yang
bersifat jangka panjang. Pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia
pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan, kesejahteraan,
keadilan, pemerataan, perdamaian, dan keamanan nasional. Pembangunan juga
mengemban misi perubahan sosial sehubungan dengan adanya usaha untuk mengubah
sikap mental masyarakat Indonesia dari hal-hal yang bersifat tradisional menuju
masyarakat yang bersifat modern.
Sehubungan dengan lambannya proses pembangunan yang
dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, Koentjaraningrat menyatakan adanya beberapa
mentalitas negatif yang ada pada diri bangsa Indonesia sebagai akibat dari
kekejaman kolonialis Belanda. Mentalitas negatif yang dimaksud adalah sebagai
berikut:
1. Mentalitas
yang lebih berorientasi pada jumlah (kuantitas) daripada mutu (kualitas). Sifat
tersebut menyebabkan berbagai barang yang diproduksi oleh bangsa Indonesia
terkesan asal jadi dan tidak memuaskan.
2. Mentalitas
yang suka menghalalkan berbagai cara demi tercapainya maksud dan tujuan yang
diinginkan. Mentalitas tersebut telah menyebabkan bangsa Indonesia terbiasa untuk
mengambil jalan pintas dan tidak wajar dalam mengejar kekuasaan dan wewenang.
Mentalitas tersebut juga menyebabkan sering terjadinya penyalahgunaan kekuasaan
dan wewenang dalam kehidupan politik bangsa Indonesia.
3. Mentalitas
rendah diri sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tidak percaya
terhadap kemampuan yang dimiliki. Akibat mentalitas tersebut, bangsa Indonesia
menjadi bangsa yang tidak menghargai hasil karya maupun kebudayaan sendiri dan
cenderung menghargai hasil karya dan kebudayaan asing yang dianggap lebih hebat
dan lebih modern. Padahal, untuk memajukan perekonomian bangsa Indonesia harus
lebih mencintai barang-barang produksi dalam negeri.
4. Mentalitas
yang tidak disiplin sehingga proses pembangunan tidak dapat dilaksanakan dengan
sempurna. Beberapa contoh mentalitas yang tidak disiplin tersebut antara lain
adalah penggunaan waktu yang sering tidak tepat, penggunaan tenaga maupun biaya
yang tidak efisien dan tidak efektif.
5. Mentalitas
suka mengabaikan tanggung jawab. Mentalitas yang sering mengabaikan tanggung
jawab tersebut telah memperlamban proses pembangunan karena berlawanan dengan
nilai-nilai profesionalitas. Tanggung jawab dan profesionalisme merupakan
faktor penting yang menopang pelaksanaan pembangunan.
Selain itu ada beberapa faktor lain yang berpengaruh
terhadap keterbelakangan bangsa Indonesia, yakni pertumbuhan penduduk yang sangat
pesat, tradisi yang berorientasi pada rasa kepantasan dan kepatutan, gejolak
politik, dan kondisi sosial kultural.
a. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat
Laju ekonomi yang dicapai oleh bangsa Indionesia tidak mampu
mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat pesat.
b. Tradisi yang berorientasi pada rasa kepantasan dan
kepatutan
Bangsa Indonesia mewarisi suatu tardisi yang dalam istilah
Jawa dikenal dengan ewuh pakewuh. Tradisi serupa ini telah mewarnai hubungan
antarmanusia dan hubungan kerja sama yang diwarnai oleh adat kebiasaan yang
berorientasi pada nilai kepantasan dan nilai kepatutan.
c. Gejolak politik
Sejak proklamasi kemerdekaan, kehidupan politik bangsa
Indonesia sering diwarnai oleh gejolak politik. Pada awal kemerdekaan bangsa
Indonesia sudah harus berhadapan dengan berbagai ancaman dan tantangan dari kekuatan
asing, terutama Belanda. Disamping itu bangsa Indonesia juga harus menghadapi
pemberontakan yang terjadi di berbagai wilayah di tanah air, di antaranya
adalah: (1) peristiwa PKI Madiun, gerakan DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Utara,
Jawa Tengah, dan Aceh, (3) gerakan separatis Republik Maluku Selatan,
pemberontakan Andi Azis, dan sebagainya.
Pada tahun 1965 tragedi nasional telah melanda kehidupan
politik bangsa Indonesia. Gerakan 30 September, atau G30S/PKI telah melakukan
upaya kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Peristiwa G30S/PKI tersebut telah
memberikan luka yang sangat mendalam dalam kehidupan politik bangsa Indonesia.
Peristiwa G30S/PKI tersebut sekaligus pertanda bagi proses
suksesi kepemimpinan nasional. Orde Lama digantikan dengan Orde Baru yang
berusaha meletakkan dasar-dasar kehidupan politik bangsa Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Semangat Orde Baru adalah semangat untuk
melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Boleh
dikatakan, pembangunan masyarakat Indonesia baru dapat dilaksanakan pada masa
pemerintahan Orde Baru, yakni pada tahun 1969 dengan Rencana Pembangunan Lima
Tahun (Repelita)-nya.
Pada bulan Mei 1998 gejolak politik kembali menggejala dalam
kehidupan politik bangsa Indonesia. Berbagai lapisan rakyat melakukan aksi
demonstrasi menuntut penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari unsur-unsur
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demonstrasi tersebut berhasil mendesak Presiden
Soeharto untuk lengser. Untuk kemudian secara berturut-turut presiden republik
Indonesia dipegang oleh Prof. Dr. Eng. B.J. Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid,
Megawati dan sekarang Susilo Bambang Yudhoyono.Tetapi, pergantian kepemimpinan
belum berarti menghilangkan gejolak politik di tanah air. Sebagai negara
demokrasi, nilai-nilai demokrasi haruslah diterapkan dalam segala bidang. Pada
masa kepemimpinan Orde Baru, nilai-nilai demokrasi belum berhasil diterapkan
dengan baik, tak mengherankan jika selama pemerintahan orde baru bahkan hingga
sekarang berbagai isu seperti demokratisasi, penegakan HAM, dan gerakan
separatisme di berbagai daerah masih menghantui kehidupan politik Indonesia. Di
sisi lain, kehidupan ekonomi masyarakat masih memperlihatkan kesenjangan yang
luar biasa. Keadaan tersebut diperparah lagi dengan isu terorisme yang sengaja
dihembuskan oleh Amerika Serikat. Kondisi-kondisi politik seperti itu telah
menyebabkan tersendat-sendatnya proses pembangunan bangsa Indonesia.
Pembangunan masyarakat Indonesia harus dilaksanakan secara
bertahap. Program pembangunan yang dilaksanakan pada dasarnya diarahkan pada
upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi, penciptaan lapangan kerja yang memadai, menggalakkan pembangunan di
daerah-daerah yang terpencil dan tertinggal, serta pengentasan kemiskinan.
Untuk dapat melaksanakan pembangunan dengan baik, terlebih
dahulu diupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan
sekaligus peningkatan masyarakat Indonesia agar dapat berkembang sebagai
masyarakat yang maju dan mandiri berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sumber daya
manusia yang berkualitas akan menciptakan masyarakat Indonesia yang
berkualitas. Masyarakat yang berkualitas akan mendorong produktivitas nasional
yang diwujudkan dalam bentuk peran serta secara aktif dalam berwira usaha.
Selanjutnya, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati secara merata oleh
segenap lapisan masyarakat Indonesia sehingga tidak menimbulkan kecemburuan
sosial. Kondisi tersebut menjadi syarat utama bagi terciptanya masyarakat
Indonesia yang tertib dan dinamis.
1). Pembangunan dalam
bidang pertanian
Sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja pada sektor
pertanian. Oleh karena itu, sebagai negara sudah selayaknya jika pembangunan
pada sektor pertanian mendapat perhatian khusus.
2). Pembangunan dalam
bidang pendidikan
Belakangan ini pembangunan dalam bidang pendidikan banyak
disorot oleh para pemerhati pendidikan. Bahkan, tidak sedikit pakar yang
menyarankan adanya peningkatan anggaran pendidikan dalam rangka meningkatkan
kualitas pendidikan di Indonesia. Saran - saran tersebut didasarkan pada
pertimbangan bahwa kualitas penyelenggaraan pendidikan akan berkorelasi positif
terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh adanya
peningkatan produktivitas efektivitas, efisiensi, dan peningkatan sumber daya
manusia yang berkualitas. Usaha tersebut merupakan prasyarat untuk melaksanakan
pembangunan pada sektor industri dan sektor pertanian yang bertujuan untuk
menumbuhkan kegiatan ekonomi yang berdaya saing tinggi.
2. Dampak Modernisasi
dan Pembangunan bagi Kehidupan Masyarakat Indonesia
Pada dasarnya pembangunan dilaksanakan dalam rangka
modernisasi. Modernisasi merupakan suatu proses transformasi dari kehidupan
yang bersifat tradisional menuju kehidupan yang lebih maju dan modern.
Modernisasi yang berawal dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
tersebut pada akhirnya juga menyentuh pada bidang-bidang kehidupan lain seperti
politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, agama, dan lain sebagainya.
Dengan demikian terlihat betapa eratnya kaitan antara pembangunan dan modernisasi.
Modernisasi mustahil dapat dilakukan tanpa adanya pembangunan yang mantap. Dengan
kata lain, modernisasi dilakukan melalui tahapan-tahapan pembangunan yang telah
diprogram.
Beberapa masalah sosial yang timbul sebagai akibat dari
proses pembangunan dan modernisasi antara lain adalah kesenjangan sosial
ekonomi, kenakalan remaja, kriminalitas, dan pencemaran lingkungan;
a. Kesenjangan sosial
ekonomi
Dalam bahasa yang sederhana, kesenjangan dapat dikatakan
sebagai ketidaksesuaian antara harapan-harapan yang diinginkan dengan kenyataan
yang terjadi. Kesenjangan sosial ekonomi merupakan suatu kondisi sosial dalam
kehidupan masyarakat yang tidak seimbang akibat adanya berbagai perbedaan dalam
kehidupan sosial ekonomi, terutama dalam hal keadilan, kemakmuran, dan
kesejahteraan.
b. Kenakalan remaja
Kenakalan remaja merupakan suatu bentuk kelainan sikap dan
tingkah laku di kalangan para remaja yang melanggar sistem nilai dan sistem
norma yang berlaku dalam kehidupan bersama. Terdapat beberapa faktor yang
menyebabkan berkembangnya kenakalan remaja, yakni yang berasal dari dalam diri
para remaja (faktor intern) dan yang berasal dari luar diri para remaja (faktor
ekstern).
c. Kriminalitas
Pembangunan dan modernisasi telah mengembangkan perkotaan
sedemikian rupa sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi mayarakat pedesaan.
Dari tahun ke tahun masyarakat pedesaan berbondong-bondong menuju kota untuk
mengadu nasib. Namun demikian lapangan kerja yang tersedia di kota tidak
sebanding dengan banyaknya pendatang baru. Akibatnya, terjadi penumpukan tenaga
di perkotaan. Fenomena seperti ini akan menyebabkan semakin meningkatnya jumlah
kemiskinan yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan memicu kriminalitas.
d. Pencemaran
lingkungan
Setiap manusia mendambakan lingkungan yang aman, nyaman, dan
sehat, bebas dari berbagai ancaman yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan.
Namun demikian, pembangunan yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan
dampak lingkungan (AMDAL) sering menimbulkan mala petaka, yakni berupa
pencemaran lingkungan.
1) Pencemaran udara, yakni disebabkan oleh
adanya asap atau gas buangan yang tidak terkendali dari kendaraan-kendaraan
bermotor, cerobong-cerobong pabrik, dan sebagainya sehingga mengganggu
pernapasan.
2) Pencemaran air, yakni pencemaran yang
disebabkan oleh adanya limbah-limbah industri, limbah-limbah rumah tangga, dan sebagainya
yang dibuang secara sembarangan sehingga air berubah menjadi kotor dan beracun.
3) Pencemaran tanah, yakni pencemaran yang
disebabkan oleh limbah-limbah padat seperti plastik dan bahan-bahan sintetis
lainnya yang secara kimiawi tidak dapat diuraikan oleh tanah sehingga
mengurangi kesuburan tanah.
(R.G)
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER