Hambatan-hambatan dan Kegagalan Gakusei

Selamat datang di ReadyyGo yang selalu berusaha menyampaikan ulasan-ulasan yang bermanfaat dan pada kesempatan kali ini ReadyyGo akan membahas tentang "Hambatan-hambatan dan Kegagalan Gakusei". Apabila dipandang dari sudut cita-cita, pemikiran dan organisasi. Gakusei adalah sistem yang progresif untuk meningkatkan kehidupan bangsa. Tetapi sistem ini tidak luput dari kelemahan-kelemahan. Di Jepang, seperti halnya di negara-negara non Barat lainnya yang masih berada pada kondisi pra-industri, perubahan-perubahan yang terlampau cepat ditolak oleh tradisi kebudayaan mereka sendiri. Perubahan yang berasal dari Barat, disertai dengan tekanan-tekanan, sehingga untuk menyelamatkan diri mereka mengambil langkah-langkah ke arah modernisasi dilakukan dengan cara mereka sendiri, antara lain dengan transformasi diri.

Hal yang terjadi di Jepang, perlawanan terhadap proses Westernisasi yang pada hakekatnya merupakan penjelajahan rohani bangsa jepang di dalam pencarian dan pengenalan diri kembali. Setahun setelah Gakusei berlangsung terjadi keributan-keributan hampir diseluruh negara Jepang. Di tahun 1873, sebuah sekte agama Buddha menuntut kembali hukum yang benar, menentang agama Kristen, dan dihentikannya menggunakan buku-buku teks yang berasal dari Barat.

Di prefektur (nama lain dari Provinsi, jika di Indonesia disebut Provinsi maka di Jepang disebutnya Prefektur) Okayama, petani-petani memberontak terhadap peraturan wajib militer dan sekolah, serta menghancurkan hampir seluruh dari sejumlah 46 Sekolah Dasar, dan demikian juga halnya di prefektur Tottori, Kagawa, dan Fukuoka. Di tahun 1876, sejumlah 29 sekolah di prefektur Mie di bakar dan 29 buah lainnya dihancurkan. Dari insiden-insiden tersebut tidak menunjukkan citra bangsa Jepang yang senang belajar, seperti yang ditunjukkan oleh masa lampaunya. Pemerintahan Jepang juga mengalami kesulitan untuk mendorong penduduk agar mau menyekolahkan anaknya, bahkan di prefektur Saitama pihak pemerintah harus mengerahkan polisi. Anak-anak perempuan jarang sekali yang diizinkan sekolah seperti misalnya di prefektur Akita yang hanya 3% saja jumlah siswa putrinya. Pemerintah Jepang juga mengalami kesulitan dalam membiayai sistem pendidikan baru itu. 

Salah satu pasal dalam Gakusei secara eksplisit mengemukakan maksud pemerintah agar “setiap orang harus belajar” dan Undang-undang Kewajiban Belajar mengharapkan anak-anak paling sedikit sekolah selama 8 tahun, yaitu 4 tahu tingkar bawah dan 4 tahun tingkat atas Sekolah Dasar. Tetapi untuk membangun sarana pendidikan dengan fasilitas belajar yang cukup mendukung sistem pendidikan yang baru itu dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar, yang belum dapat dipenuhi oleh perekonomian Jepang yang masih lemah saat itu.

Salah satu sebab kegagalan Gakusei adalah kesenjangan yang besar antara tuntutan pendidikan dengan daya kemampuan ekonomi. Sebagai gambaran sampai di mana kekuatan keuangan pemerintah Jepang dalam membiayai pendidikan dapat dikemukakan contoh anggaran untuk sekolah-sekolah umum tahun 1873 sebesar 1.940.000 yen, yang hanya merupakan 12 % saja dari seluruh jumlah yang dibutuhkan. Sisanya dipikul dalam bentuk pajak oleh masyarakat (terutama petani) yang masih miskin. Dan di lain pihak pendapatan per tahun penduduk masih kurang yakni 30-40 yen untuk sebuah keluarga, sedangkan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan adalah 22,29 yen/kurang dari 10 % dari pendapatan, itupun belum termasuk terhitung pajak-pajak lain yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Akibat dari hal itu banyak penduduk yang membakar atau menghancurkan sekolah.

Selain itu juga ada hambatan lain yang jauh lebih serius adalah perlawanan kultural dari bangsa Jepang. Dalam hal struktur dan isi, Gakusei adalah barang impor dari Barat. Secara mendetail, rancangan pendidikan itu diatur dan dijadwalkan. Misalnya Sekolah Dasar yang terbagi ke dalam 4 tahun tingkatan bawah dan 4 tahun tingkatan atas, masing-masing juga dibagi ke 8 semester. Dan untuk memastikan agar pengajaran benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dari itu disusunlah kurikulum dan daftar buku teks yang harus diselesaikan pada waktu yang ditentukan.

Adanya aturan yang ketat dalam Gakusei tidak memberikan kesempatan masuknya unsur-unsur khas yang terdapat di setiap daerah. Keasingan sistem pendidikan baru sangat dirasakan bangsa Jepang yang dibesarkan di dalam tradisi pendidikan sekolah kuil (terakoya) dan sekolah swasta (juku) di Sekolah Dasar seperti membaca, menulis dan berhitung sebagai titik tolak ke pengajaran ilmu-ilmu baru seperti ilmu pasti, ilmu alam, kimia, ilmu bumi, dan lain sebagainya diragukan kegunaannya.

Persoalan jumlah guru yang mampu mengajarkan masih sangat terbatas, baik para siswa maupun guru mereka merasa canggung dan bingung ketika pertama kali harus mengkaji terjemahan karya Adam Smith dalam buku teks ekonomi. Banyak mata pelajaran yang mereka ragukan kegunaannya, yang pada akhirnya mereka isi dengan syair-syair klasik Jepang. Pernyataan dari ketidaksenangan akan sistem pendidikan baru itu juga dikemukakan dengan membuka sekolah-sekolah swasta yang meneruskan ajaran Confusianisme, terutama yang dilakukan oleh kaum Samurai pembangkang. Perlawanan-perlawanan di bidang pendidikan itu selanjutnya mendapat saluran dalam gerakan-gerakan politik yang menentang masuknya pengaruh Barat ke Jepang.

Sumber Pustaka:

Hlm.233-236(Rokhiati Wiraatmaja, 2002, Pendidikan Sejarah di Indonesia Perspektif Lokal, Nasional, dan Global, Bandung: Historia Utama Press.)

Demikianlah ulasan tentang “Hambatan-hambatan dan Kegagalan Gakusei” yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk membaca artikel-artikel lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa!

Share this post

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER