Perkembangan Politik dan Ekonomi Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Susilo Bambang Yudhoyono adalah
presiden pertama RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Susilo Bambang
Yudhoyono yang sering disapa SBY dan Jusuf Kalla dilantik oleh MPR sebagai
presiden dan wakil presiden RI ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004.Terpilihnya
pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla menjadi presiden dan wakil
presiden diikuti dengan berbagai aksi protes mahasiswa, diantaranya aksi yang
dilakukan oleh mahasiswa Universitas Udayana, Denpasar, Bali, yang meminta agar
presiden terpilih segera merealisasikan janji-janji mereka selama kampanye
presiden. Tidak lama setelah terpilih, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
sendiri segera membentuk susunan kabinet pemerintahannya yang diberi nama
Kabinet Indonesia Bersatu.
Sejak awal pemerintahannya
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memprioritaskan untuk menyelesaikan
permasalahan kemiskinan dan pengangguran serta pemberantasan KKN yang ia
canangkan dalam program 100 hari pertama pemerintahannya. Program pengentasan
kemiskinan berkaitan langsung dengan upaya pemerataan dan pengurangan
kesenjangan serta peningkatan pembangunan terutama di daerah-daerah yang masih
tertinggal. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah bantuan langsung tunai
(BLT). Pada tahun 2006, BLT dianggarkan sebesar Rp. 18,8 triliun untuk 19,1
juta keluarga. Tahun 2007 dilakukan BLT bersyarat bagi 500 ribu rumah tangga
miskin di 7 propinsi, 51 kabupaten, 348 kecamatan. Bantuan tersebut meliputi
bantuan tetap, pendidikan, kesehatan dengan rata-rata bantuan per rumah tangga
sebesar Rp. 1.390.000 (Suasta, 2013: 31-33).Selain memfokuskan pada manusia dan
rumah tangganya, program pengentasan kemiskinan juga berupaya untuk memperbaiki
fisik lingkungan dan prasarananya seperti gedung sekolah, fasilitas kesehatan,
jalan, air bersih, dll.
Program 100 hari pertama Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono juga memberikan prioritas pada peninjauan kembali
RAPBN 2005, menetapkan langkah penegakkan hukum, langkah awal penyelesaian
konflik di Aceh dan Papua, stimulasi ekonomi nasional dan meletakkan fondasi
yang efektif untuk pendidikan nasional. (Gonggong& Asy’arie, 2005: 243)
a. Upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
Sejak krisis yang dialami bangsa
pada tahun 1998, kondisi perekonomian masyarakat Indonesia belum pulih. Upaya
pengentasan kemiskinan yang juga pernah dicanangkan oleh presiden sebelumnya
masih belum terlaksana sepenuhnya. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya
sejumlah bencana alam terutama tragedi tsunami di Aceh yang merenggut banyak
korban dengan kerugian material yang sangat besar. Presiden SBY bersama Kabinet
Indonesia Bersatu segera mengambil langkah-langkah penanggulangan pasca
bencana. Salah satunya adalah dengan menetapkan Keputusan Presiden Nomor 30
Tahun 2005 mengenai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan
Kehidupan Masyarakat Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara. Selain itu
dibentuk pula Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan
Masyarakat Aceh dan Nias (Yudhoyono, 2013).
Pada masa pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, upaya untuk pengentasan kemiskinan direalisasikan
melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian termasuk upaya untuk
swasembada pangan. Anggaran untuk sektor ini yang semula hanya sebesar 3,6 triliun
rupiah ditingkatkan menjadi 10,1 triliun rupiah. Untuk mendukung perbaikan di
sektor pertanian, pemerintah menyediakan pupuk murah bagi petani. Selain
berupaya memperkuat ketahanan pangan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono juga berupaya memperbaiki sektor pendidikan dengan cara meningkatkan
anggaran pendidikan yang semula berjumlah 21,49 triliun pada tahun 2004 menjadi
50 triliun pada tahun 2007. Seiring dengan itu, program bantuan operasional
sekolah atau BOS juga ditingkatkan. Perbaikan di sektor pendidikan ini berhasil
menurunkan persentase tingkat putus sekolahdari 4,25% pada tahun 2005 menjadi
1,5% pada tahun 2006. Selain upaya untuk memperbaiki kelangsungan pendidikan
para peserta didik, pemerintah juga meningkatkan tunjangan kesejahteraan tenaga
pendidik.
Di bidang kesehatan, pemerintah
memberikan bantuan kesehatan gratis untuk berobat ke puskesmas dan rumah sakit
melalui pemberian Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin dan beberapa kali
menurunkan harga obat generik. (Suasta, 2013: 33-36). Pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono juga memberikan perhatian besar pada permasalahan
kesejahteraan rakyat lainnya seperti sektor perumahan, pengembangan usaha
kecil, peningkatan kesejahteraan PNS termasuk prajurit TNI dan Polri dan juga kesejahteraan
buruh. Pelayanan dan fasilitas publik juga ditingkatan. Di bidang hukum, upaya
pemerintah untuk melanjutkan program pemberantasan korupsi dan penegakkan
supremasi hukum jugamendapat perhatian pemerintah.
b. Reformasi di Bidang Politik
dan Upaya Menjaga Kesolidan Pemerintahan
Pemerintahan yang solid
berpengaruh terhadap kelancaran jalannya program-program pemerintah sehingga
upaya untuk menjaga kesolidan pemerintahan menjadi salah satu faktor penting
keberhasilan program pemerintah. Seperti halnya pemerintahan pada era reformasi
sebelumnya, pembentukan kabinet pemerintah merupakan hasil dari koalisi
partai-partai yang mendukung salah satu pasangan calon presiden saat pemilu
presiden, dengan demikian keberadaan koalisi dan hubungan partai-partai yang
mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus dijaga. Salah
satu upaya untuk menjaga kesolidan koalisi pada masa pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono adalah pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab)
antara Partai Demokrat dengan partai-partai politik lainnya yang mendukung SBY.
Pembentukan Setgab juga bertujuan untuk menyatukan visi dan misi pembangunan
agar arah koalisi berjalan seiring dengan kesepakatan bersama.
Setgab merupakan format koalisi
yang dianggap SBY sesuai dengan etika demokrasi dan dibentuk sebagai sarana
komunikasi politik pada masa pemerintahan SBY (Suasta, 2013: 25).Sejalan dengan
upaya menjaga kesolidan pemerintahan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono juga melanjutkan reformasi politik seperti yang telah dirintis oleh
pemerintahan sebelumnya pada era reformasi. Upaya untuk penerapan otonomi
daerah dengan cara mengurangi wewenang pemerintah pusat dan memperluas wewenang
pemerintah daerah dilakukan secara proporsional dan seimbang. (Suasta, 2013:
259). Selain itu, pemerintah juga mengupayakan reformasi birokrasi yang
mengedepankan aspek transparansi, partisipasi dan akuntabilitas demi
menciptakan good governance. Reformasi birokrasi tersebut diharapkan dapat
meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah karena proses pengambilan
keputusan dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat
terutama dalam pengambilan keputusan yang terkait langsung dengan hajat hidup
orang banyak seperti masalah kenaikan BBM dan pengadilan terhadap para
koruptor.
Untuk membangun komunikasi yang
efektif dengan masyarakat, pemerintah memaksimalkan penggunaan media sosial
seperti SMS online dan twitter
. Melalui media tersebut,
partisipasi masyarakat dalam perjalanan pemerintahan diharapkan meningkat. Di
sisi lain pemerintah dapat dengan cepat mengetahui
pendapat masyarakat terkait
masalah-masalah tertentu termasuk opini masyarakat terhadap berbagai kebijakan
pemerintah dalam kasus-kasus yang dianggap krusial.
c. Upaya untuk menyelesaikan
konflik dalam negeri
Selain berupaya untuk menjaga
kedaulatan wilayah dari ancaman luar, upaya internal yang dilakukan pemerintah
untuk menjaga kedaulatan wilayah adalah mencegah terjadinya disintegrasi di
wilayah konflik.
Konflik berkepanjangan di wilayah
Aceh dan Papua yang belum juga berhasil diselesaikan pada masa pemerintahan
presiden sebelumnya, mendapat perhatian serius dari Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono. Kendati telah dilakukan pendekatan baru melalui dialog pada masa
pemerintahan Presiden B.J. Habibie termasuk dengan mencabut status DOM yang
diterapkan oleh pemerintah Orde Baru, namun konflik di Aceh tidak kunjung
selesai.
Pada masa pemerintahan
Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, pemerintah berupaya untuk lebih mengefektifkan forum-forum dialog
mulai dari tingkat lokal Aceh hingga tingkat internasional. Di tingkat
internasional, upaya tersebut menghasilkan Geneva Agreement(Kesepakatan
Penghentian Permusuhan/Cessation of Hostilities Agreement(CoHA). Tujuan dari
kesepakatan tersebut adalah menghentikan segala bentuk pertempuran sekaligus
menjadi kerangka dasar dalam upaya negosiasi damai diantara semua pihak yang
berseteru di Aceh. Namun pada kenyataannya, CoHA dan pembentukkan komite
keamanan bersama belum mampu menciptakan perdamaian yang sesungguhnya. Belum
dapat dilaksanakannya kesepakatan tersebut dikarenakan minimnya dukungan di
tingkat domestik, baik dari kalangan DPR maupun militer selain tidak adanya
pula dukungan dari pihak GAM (Gerakan Aceh Merdeka). (Yudhoyono, 2013).Selain
berupaya menyelesaikan konflik Aceh melalui perundingan, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono juga melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat Aceh
melalui kunjungan yang dilakukan ke Aceh pada tanggal 26 November 2004. Dalam
kunjungan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pentingnya
penerapan otonomi khusus di Aceh sebagai sebuah otonomi yang luas. Presiden
juga berupaya untuk membicarakan amnesti dengan DPR bagi anggota GAM seraya
menekankan bahwa solusi militer tidak akan menyelesaikan masalah Aceh secara
permanen.
Selain konflik di Aceh, konflik
lain yang berpotensi menjadi konflik berskala luas adalah konflik bernuansa
agama di Poso. Konflik yang dimulai pada tahun 1998 tersebut terus berlanjut
hingga masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu
kebijakan presiden untuk menyelesaikan konflik Poso adalah dengan mengeluarkan
Intruksi Presiden No 14 Tahun 2005 tentang langkah-langkah komprehensif
penanganan masalah Poso.
Melalui Inpres tersebut, Presiden
menginstruksikan untuk:
1. Melaksanakan percepatan
penanganan masalah Poso melalui langkah- langkah komprehensif, terpadu dan
terkoordinasi.
2. Menindak secara tegas setiap
kasus kriminal, korupsi dan teror serta mengungkap jaringannya.
3. Upaya penanganan masalah Poso
dilakukan dengan tetap memperhatikan Deklarasi Malino 20 Desember 2001.
Selain konflik Aceh dan Poso,
konflik lain yang mendapat perhatian serius pemerintah adalah konflik di Papua.
Seperti halnya konflik di Aceh, upaya untuk menyelesaikan konflik di Papua juga
mengedepankan aspek dialog dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Kurangnya keadilan bagi masyarakat Papua menimbulkan adanya
perlawanan dan keinginan sebagian masyarakat untuk memisahkan diri dari NKRI.
Perhatian pemerintah sudah sewajarnya lebih diberikan untuk meningkatkan sisi
ekonomi dan pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat yang tinggal di wilayah
ini melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka di
bidang pertanian dan pemahaman birokrasi, terlebih propinsi Papua memiliki
sumber daya alam besar terutama di sektor pertambangan. Terkait dengan itu,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengeluarkan kebijakan otonomi khusus
bagi Papua. Otonomi khusus tersebut diharapkan dapat memberikan porsi
keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan kepada orang asli Papua.
Kebijakan tersebut didukung oleh
pemerintah melalui aliran dana yang cukup besar agar rakyat Papua dapat menikmati
rasa aman dan tentram di tengah derap pembangunan (Suasta, 2013: 294).
d. Pelaksanaan Pemilu 2009
Berbagai pencapaian pada masa
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meningkatkan popularitas dan
kepercayaan masyarakat kepadanya. Hal ini juga tidak terlepas dari gaya
kepemimpinan yang berkorelasi dengan penerapan berbagai kebijakan pemerintah
yang efektif di lapangan. Transparansi dan partisipasi masyarakat juga menjadi
faktor penting yang berperan sebagai modal sosial dalam pembangunan termasuk
adanya sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha dan perguruan tinggi.
Selain itu, situasi dalam negeri yang semakin kondusif termasuk meredanya
beberapa konflik dalam negeri meningkatkan investor asing untuk menanamkan
modal mereka di Indonesia sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat
Indonesia. Kondisi ini ikut mengurangi angka pengangguran yang di awal
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih sangat tinggi.
keberhasilan beberapa program pembangunan juga tidak terlepas dari adanya
stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban serta harmoni sosial.
Berbagai pencapaian pada masa
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dirasakan langsung oleh masyarakat
menjadi modal bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali maju sebagai
calon presiden pada pemilu presiden tahun 2009. Berpasangan dengan seorang ahli
ekonomi yakni Boediono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mendapatkan
kembali mandat dari rakyat untuk memimpin Indonesia untuk masa pemerintahan
berikutnya. Pada pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009
pasangan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memenangkan pemilu hanya melalui
satu putaran.
e. Euforia Berdemokrasi:
Demokrasi Masa Reformasi
Reformasi 1998 yang menumbangkan
pemerintahan Orde Baru memberikan ruang seluas-luasnya bagi perubahan sistem
dan penerapan demokrasi di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru yang sangat
sentralistik menimbulkan kesenjangan terutama bagi wilayah-wilayah yang
dianggap kurang mendapat perhatian. Selain itu, pemilihan anggota legislatif
dan pejabat eksekutif di daerah-daerah terutama para kepala daerah yang
ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat meningkatkan rasa tidak puas terhadap
pemerintah. Ketika pemerintah Orde Baru tumbang, keinginan untuk mendapatkan
ruang politik dan pemerintahan untuk mengatur wilayah sendiri menjadi keinginan
masyarakat di daerah-daerah yang pada akhirnya melahirkan Undang-Undang otonomi
daerah. Pembagian hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam antara
pemerintah pusat dan daerah juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan
diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Penerapan otonomi daerah tersebut
diiringi dengan perubahan sistem pemilu
dan diselenggarakannya pemilu
langsung untuk mengangkat kepala dareah mulai dari gubernur hingga bupati dan
walikota. Di bidang pers, euphoria demokrasi juga melahirkan sejumlah media
massa baru yang lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasi masyarakat. Namun,
kebebasan di bidang pers harus tetap memperhatikan aspek-aspek keadilan dan
kejujuran dalam menyebarkan berita. Berita yang dimuat dalam media massa harus
tetap mengedepankan fakta sehingga euphoria kebebasan pers yang telah sekian
lama terkekang pada masa pemerintahan Orde Baru tidak menimbulkan keresahan
dalam masyarakat.
f. Peran Pemuda dan Tokoh
Masyarakat dalam perubahan Politik dan Ketatanegaraan
Tidak dapat dipungkiri bahwa
peristiwa Reformasi 1998, seperti halnya juga terjadi di beberapa negara lain,
menunjukkan bahwa sebuah perubahan hingga dapat mempengaruhi situasi politik
nasional bahkan pergantian kepemimpinan, memerlukan energi yang besar dan
ide-ide cemerlang sehingga mampu menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi
dalam gerbong perubahan itu sendiri. Pengaruh dan ide-ide tokoh masyarakat yang
bersinergi dengan semangat pemuda dan mahasiswa yang energik melahirkan sebuah
kekuatan besar dalam masyarakat (people power) untuk pada akhirnya melakukan
perubahan.
Tokoh masyarakat dan pemuda
khususnya mahasiswa memainkan peranan penting sebelum dan sesudah peristiwa
Reformasi 1998. Tidak hanya sebagai pelaku yang berperan dalam menumbangkan
pemerintahan Orde Baru, baik tokoh masyarakat maupun pemuda pada era reformasi
juga berpartisipasi secara aktif dalam melanjutkan upaya untuk mewujudkan
cita-cita reformasi.Salah satu upaya untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan
bernegara, reformasi di bidang politik dan ketatanegaraan merupakan salah satu
aspek yang mendapat perhatian besar sejak masa pemerintahan Presiden Habibie
hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Banyaknya produk hukum dan
undang-undang termasuk Tap MPR, instruksi presiden dan peraturan pemerintah
menyangkut upaya untuk memperbaiki kehidupan politik dan ketatanegaraan telah
dikeluarkan dan sebagian telah berhasil diterapkan.
Keberhasilan tersebut tidak
terlepas dari perubahan sistem pemilu. Perubahan sistem tersebut menghasilkan
para anggota eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan yang dianggap dapat
lebih menyuarakan kepentingan masyarakat termasuk peran aktif tokoh-tokoh
masyarakat dan mahasiswa yang sejak awal era reformasi telah aktif dalam
mengawal perubahan sejak tumbangnya pemerintahan Orde Baru.
Beberapa dari mereka bahkan
terpilih menjadi anggota legislatif dan menduduki posisi-posisi strategis dalam
partai-partai politik hingga masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono.Selama era reformasi, regenerasi kepemimpinan dari tokoh-tokoh senior
kepada tokoh-tokoh yang lebih muda juga memperlihatkan kepedulian organisasi
masyarakat dan partai politik terhadap pentingnya peran serta aktif pemuda
untuk memulai lebih dini dalam mengikuti perkembangan dan perubahan politik
yang dalam beberapa hal juga mempengaruhi ketatanegaraan. Selain itu, peran
aktif pemuda juga diharapkan dapat menyuarakan kepentingan generasi mendatang
agar dapat lebih kompetitif dengan bangsa-bangsa lain di tengah arus globalisasi
termasuk peningkatan anggaran di bidang pendidikan yang meliputi sarana dan
prasarana serta peningkatan anggaran untuk melakukan penelitian.
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER