Sejarah Pembentukan BPUPKI dan PPKI (Lengkap)
Pada tahun 1943, perang pasifik mulai berbalik arah. Tentara
Jepang yang pada awalnya mampu dengan mudah mengalahkan tentara Sekutu,
sekarang bersifat defensik. Tentara Sekutu bergerak ofensif untuk merebut
kembali wilayah - wilayahnya di Asia – Pasifik.
Pemerintah Jepang dan penguasa militer di Tokyo akhirnya
meninjau kembali sikap mereka terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16
Juni 1943 dalam sidang ke 82 Parlemen Jepang di Tokyo Perdana Menteri Jenderal
Hideki Tojo mengumumkan tentang pemberian kesempatan kepada bangsa Indonesia
untuk berperan serta dalam politik dan pemerintahan. Pada tanggal 7 Juli 1943
Perdana Menteri Tojo berkunjung ke Jakarta dan berpidato di lapangan Ikada
mengenai janji kemerdekaan Indonesia dari pemerintah Jepang. Untuk menindak
lanjutinya pada tanggal 5 September 1943 dibentuklah “Chuo Sang-In” atau Dewan
Pertimbangan Pusat. Kemudian dibentuk “Syu Sangi Kai” atau Dewan Pertimbangan
Daerah untuk tiap-tiap karisidenan (Syu).
Pada bulan November 1943 di Tokyo diadakan konferensi Asia
Timur Raya, maka negara-negara yang telah diberi kemerdekaan di undang seperti
Thailand, Philipina, Burma dan pemerintah boneka Jepang di Cina. Sedang India
diundang sebagai pengamat sedang Indonesia sama sekali tidak dilibatkan. Hanya,
setelah konferensi Asia Timur Raya selesai, Sukarno, Moh. Hatta dan Ki Hajar
Dewantara diundang ke Jepang dan bertemu dengan Kaisar Jepang dan Perdana
Menteri Tojo. Namun dalam pertemuan tersebut, pemerintah Jepang tidak memberi
isyarat tentang kemerdekaan bahkan permohonan untuk menggunakan bendera
Nasional dan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” juga ditolak.
Pada bulan Agustus 1944, situasi pertahanan Jepang semakin
buruk. Moral masyarakat dan tentara Jepang merosot serta produksi untuk
keperluan perang menurun. Sebelumnya, pada bulan Juli 1944 kepulauan Saipan
yang strategis dapat direbut Sekutu. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan
kabinet Perdana Menteri Tojo jatuh pada tanggal 17 Juli 1944 dan diganti oleh
Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso. Langkah yang ditempuh P.M Koiso untuk
mempertahankan pengaruhnya pada rakyat di wilayah yang didudukinya ialah dengan
cara memberi janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944 dalam sidang
parlemen Jepang ke 85 di Tokyo, P.M Koiso mengumumkan bahwa pemerintah Jepang
memperkenankan bahwa Hindia Belanda (Indonesia) untuk merdeka di kemudian hari.
Tujuan dari pemberian kemerdekaan itu adalah :
1. Mendapat simpati dan popularitas dari rakyat Indonesia.
2. Mengembangkan kebijaksanaan Imperium Asia Timur Raya.
3. Memanfaatkan situasi untuk keperluan perang.
Namun Deklarasi P.M Koiso tentang kemerdekaan Indonesia
tidak diikuti langkah yang nyata kearah perwujudan kemerdekaan Indonesia. Hal
ini disebabkan pemerintah Jepang menganggap bahwa mengatasi krisis perang
dengan Sekutu lebih penting dan mendesak dari pada masalah kemerdekaan
Indonesia.
Pada tahun 1944 setelah kepulauan Saipan jatuh, ternyata
tentara Jepang juga dapat dipukul mundur di kepulauan Solomon oleh tentara
Amerika Serikat. Kemudian Irian, Moratai juga dikuasainya. Pada tanggal 20
Oktober 1944, tentara Amerika Serikat yang dipimpin Jenderal Douglas Mac Arthur
mendarat di kepulauan Leyte (Philipina). Dan tanggal 19 Februari 1945, benteng
Iwo Jima gagal dipertahankan tentara Jepang. Pasukan Sekutu juga menyerang
bagian-bagian wilayah Indonesia seperti Halmahera, Ambon, Manado, Surabaya, dan
Balikpapan. Menghadapi situasi yang kritis ini, pemerintah militer Jepang
dibawah pimpinan Saiko Shikian (Panglima Militer) yaitu Kumaciki Harada
mengumumkan pembentukan badan yaitu “Dokuritsu junbi Cosukai” atau “Badan
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (BPUPKI) pada tanggal 1 Maret
1945. Tujuan dibentuk BPUPKI untuk menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan
dengan politik ekonomi, sosial, dan tata pemerintahan yang dibutuhkan dalam
usaha pembentukan negara Indonesia. Ketua BPUPKI adalah dr. Rajiman
Widyodiningrat.
Pada tanggal 28 Mei 1945 dimulailah upacara pembukaan sidang
pertama BPUPKI di gedung Cuo Sangi In, Jakarta. Pada tanggal 29 Mei 1945 sampai
1 Juni 1945 mengadakan sidang. Pada sidang BPUPKI Mr. Muh. Yamin dan Ir.
Sukarno menjadi pembicara yang menyampaikan pidato yang mengusulkan kelima
dasar filsafat negara yang dikenal sebagai “Pancasila”. Rumusan materi
Pancasila yang pertama disampaikan oleh Muh. Yamin tanggal 29 Mei 1945, yang
mengemukakan lima Azaz dan Dasar Negara kebangsaan Republik Indonesia yaitu :
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat
Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Sukarno mengucapkan pidatonya
yang dikenal sebagai lahirnya Pancasila menurut Sukarno adalah :
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kelima dasar tersebut dinamakan Pancasila oleh Sukarno.
Sesudah sidang pertama tersebut, pada tanggal 22 Juni 1945 terbentuk Panitia
Kecil yang terdiri dari sembilan orang yang dikenal dengan “Panitia Sembilan”.
Anggotanya para anggota BPUPKI yaitu IR. Sukarno, Moh. Hatta, Mr. Ahmad
Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakir, K.H.
Wakhid Hasyim, H. Agus Salim dan Mr. Moh. Yamin. Panitia sembilan menghasilkan
suatu dokumen berisikan tujuan dan maksud pendirian negara Indonesia merdeka
yang dikenal dengan nama “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter”. Rumusan Dasar
Negara Indonesia tersebut yaitu :
1. Ke Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam
bagi pemeluk-pemeluknya.
2. (Menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan.
5. (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Sebelum rumusan disahkan, tokoh-tokoh agama Nasrani dari
Indonesia Timur menemui Moh. Hatta, agar meninjau lagi isi sila pertama.
Akhirnya Drs. Moh. Hatta berkonsultasi dengan empat para pemuka Islam seperti
Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teuku
Mohammad Hasan. Hasilnya, demi persatuan dan kesatuan bangsa, maka sila pertama
dirubah “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Tanggal 10 – 16 Juli 1945 diadakan sidang BPUPKI tentang
perumusan terakhir materi Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan juga
membahas Rencana Undang-Undang Negara Indonesia Merdeka. Panitia Perancang UUD
di ketuai IR. Sukarno. Panitia tersebut kemudian membentuk panitia kecil perancang
Undang-Undang Dasar yang beranggota tujuh (7), orang yaitu Prof. Dr. Mr.
Supomo, Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Mr.R.P. Singgih,
H. Agus Salim dan dr. Sukiman. Hasil perumusan panitia kecil ini disempurnakan
dari segi bahasanya oleh panitia lain yaitu Prof. Dr. Mr. Supomo, H. Agus Salim
dan Prof. Dr. P.A. Husein Jayadiningrat.
Berkat kerja keras dan kesadaran anggota BPUPKI telah
berhasil menyusun produk-produk bagi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.
Rakyat Indonesia harus sudah siap untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
Karena berdasar analisa dan perhitungan politik, tentara Jepang akan segera
kalah dalam Perang Dunia II atau Perang Asia Timur Raya.
Pembentukan PPKI
Pada tanggal 16 Mei 1945 di Bandung diselenggarakan Konggres
Pemuda seluruh Jawa yang di sponsori Angkatan Muda Indonesia. Sebenarnya
Angkatan Muda Indonesia dibentuk atas inisiatif Jepang pada pertengahan tahun
1944. Dalam perkembangannya gerakan ini lebih bersifat anti Jepang. Konggres
tersebut antara lain dihadari oleh Djamal Ali, Chairul Saleh, Anwar
Cokroaminoto dan Harsono Cokroaminoto serta mahasiswa-mahasiswa IKA Daigaku,
(Mahasiswa Sekolah Tinggi Kedokteran) di Jakarta, dianjurkan agar para pemuda
bersatu melaksanakan proklamasi kemerdekaan bukan sebagai hadiah dari Jepang.
Konggres tersebut dalam suasana nasional kebangsaan Indonesia, Lagu “Indonesia
Raya” dinyanyikan tanpa menyanyikan lagu kebangsaan Jepang “Kimigayo”. Bendera
Merah Putih dikibarkan tanpa bendera Jepang, Hinomaru.
Dalam konggres tersebut antara lain menghasilkan dua
resolusi yaitu: - Semua golongan di Indonesia (utamanya golongan pemuda)
dipersatukan dan dibulatkan dibawah satu pimpinan nasional. - Dipercepatnya
pelaksanaan kemerdekaan Indonesia.
Ternyata konggres menyatakan dukungan dan kerjasama dengan
Jepang dalam usaha mencapai kemenangan terakhir. Pernyataan tentang kerja sama
dengan Jepang tersebut ditentang utusan pemuda dari Jakarta seperti Sukarni,
Harsono Cokroaminoto dan Chairul Shaleh. Mereka tidak mengambil bagian dalam
gerakan Angkatan Muda Indonesia dan menyiapkan organisasi kepemudaan yang lebih
radikal.
Pada tanggal 15 Juli 1945 para pemuda radikal tersebut
membentuk organisasi “Gerakan Angkatan Baru Indonesia” tujuannya yaitu mencapai
persatuan pada semua golongan masyarakat di Indonesia, menanamkan semangat yang
revolusioner atas kesadaran sebagai rakyat yang berdaulat, membentuk negara
Indonesia, mempersatukan kerjasama dengan Jepang, namun jika perlu bergerak
sendiri ”Mencapai kemerdekaan dengan kekuatan sendiri”. Namun Gerakan Rakyat
Baru tetap harus tunduk pada Gunseiku (pemerintah militer Jepang). Dan ketika
tanggal 28 Juli 1945 Gerakan Rakyat Baru diresmikan, dimana Jawa Hokokai dan
Masyumi digabung ternyata tokoh-tokoh golongan pemuda seperti Chairul Saleh,
Sukarni, Harsono Cokroaminoto dan Asmara Hadi menolak untuk bergabung. Nampak
jelas perselisihan paham antar golongan tua dan muda sependapat bahwa kemerdekaan Indonesia
segera diproklamasikan namun keduanya berselisih pendapat tentang
pelaksanaannya. Golongan tua sesuai dengan perhitungan politik berpendapat
bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah dengan jalan kerjasama
dengan Jepang. Golongan tua menggantungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia
pada rapat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
Pembentukan PPKI (Dokuritsu Jumbi Iinkai) dilaksanakan
tanggal 7 Agustus 1945, maka saat itu juga BPUPKI (Dokuritsu Jumbi Cosakai)
dibubarkan. Anggota PPKI dipilih oleh Jenderal Besar Terauchi (Panglima Perang
Tertinggi di seluruh Asia Tenggara). Untuk pengangkatan tersebut, jenderal
Terauci memanggil tiga tokoh nasional terdiri Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta,
Radfiman Widyodiningrat. Pada tanggal 9 Agustus 1945 mereka bertiga berangkat
menuju di markas Jenderal. Terauci di Vietnam Selatan. Dalam pertemuan di
Dalath (Vietnam Selatan) pada tanggal 12 Agustus 1945, Terauci menyampaikan kepada
tokoh-tokoh Indonesia bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan memberikan
kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk pelaksanaannya telah dibentuk PPKI sampai
menunggu persiapan selesai.
Sementara itu, untuk wilayah Indonesia pasca kemerdekaan ada
tiga usulan yaitu :
a. Seluruh bekas Hindia Timur Belanda - Seluruh bekas Hindia
Timur Belanda ditambah dengan Malaya, tetapi tidak mencakup Papua.
b. Seluruh bekas Hindia Timur Belanda, ditambah dengan
Malaya, Borneo, Timur Portugis dan Papua serta pulau-pulau yang berdekatan
dengannya.
Namun terdapat perbedaan antara pemerintah Jepang dengan
tokoh-tokoh nasional. Jepang beranggapan bahwa pemberian kemerdekaan dilakukan
secara bertahap dari satu daerah ke daerah lain, alasannya tingkat persiapan
tiap wilayah berbeda-beda. Namun tokoh-tokoh nasional bersikeras agar
kemerdekaan diberikan kepada seluruh Indonesia sekaligus. PPKI keanggotaannya
terdiri dari 21 orang dari seluruh Indonesia. Ketuanya Ir. Sukarno dan wakil
Moh. Hatta. Tugas PPKI adalah bertindak sebagai badan yang mempersiapkan
penyerahan kekuasaan pemerintahan dari tentara Jepang kepada badan tersebut. J
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
0 Response to "Sejarah Pembentukan BPUPKI dan PPKI (Lengkap)"
Post a Comment
Tata Tertib Berkomentar di Blog ReadyyGo :
1. Kalimat atau Kata-kata Tidak Mengandung Unsur (SARA).
2. Berkomentar Sesuai dengan Artikel Postingan.
3. Dilarang Keras Promosi Apapun Bentuk & Jenisnya.
4. Link Aktif atau Mati, Tidak Dipublikasikan & Dianggap SPAM.
5. Ingat Semua Komentar Dimoderasi.
6. Anda dapat request artikel lewat kolom komentar ini.
Terimakasih Atas Pengertiannya.